Urusan bagi-bagi kursi saja bisa merusak keharmonisan koalisi partai pemerintah dengan pemerintah, dan itu bisa berlarut-larut sampai pemerintahan berakhir.
Itulah makanya almarhum Gus Dur pernah kecewa dengan anggota dewan di senayan, sehingga keluar penyataannya yang menyentak politisi senayan.
Kita semua tahu, kalau politsi senayan itu adalah merupakan politisi partai, kalau asupan gizinya kurang dari pemerintah, maka mereka akan membuat ulah agar pemerintah tidak nyaman.
Itu bukan cuma dimasa pemerintahan Gus Dur, pada pemerintahan paskareformasi, ulah para politisi hampir sama. Mereka seperti baru merasakan hawa kemerdekaan berpendapat, setelah 32 tahun dibelenggu habis oleh Orde Baru.
Jangan bicara adab dan etika berpolitik paskareformasi, itu tidak akan kita temukan dalam iklim berpolitik dewasa ini, karena memang politisi partai hanya berorientasi pada kepentingan partai.
Padahal seharusnya, pasca reformasi kita berharap ada reformasi politik, pendidikan politik bertujuan mencerdaskan bangsa bukan malah semakin membodohi. Era pembodohan politik, cukup hanya di era Orde Baru.
Pada kenyataannya, partai politik tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Partai politik berusaha mengkooptasi kekuasaan, dengan deal-deal politik yang hanya berorientasi pada kepentingan partai.
Jokowi sangat sadar kalau pemerintahannya berada dibawah kekuasaan partai, sehingga pada periode pertama, banyak pos kementerian yang harusnya diisi oleh kalangan profesional, malah dikuasai oleh partai politik, itu semua bagian dari transaksi politik.
Pada periode kedua, rupanya Jokowi mencoba tidak lagi berkompromi dengan partai politik, berusaha untuk menempatkan orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompentensi dibidang masing-masing, untuk menempati jabatan Menteri kabinetnya.
Akibatnya, banyak jatah partai politik di kabinet tidak sesuai dengan yang diharapkan partai politik. Inilah cara Jokowi menguji mentalitas politisi partai, seperti apa komitmen mereka pada negara dan bangsa.
