Mohon tunggu...
Aji NajiullahThaib
Aji NajiullahThaib Mohon Tunggu... Freelancer - Pekerja Seni

Hanya seorang kakek yang hobi menulis

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Penanganan Covid-19 Bukanlah Ajang Balap Politik

28 April 2020   13:25 Diperbarui: 28 April 2020   13:56 540
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Semakin cepat wabah covid-19 diatasi secara bersama-sama, maka akan semakin cepat pula masyarakat bisa kembali beraktivitas, dan pemerintah pun bisa kembali melaksanakan programnya yang tertunda.

Untuk memenuhi target tersebut, semua pihak, baik pemerintah pusat atau pun daerah, harus fokus pada penangangan penanggulangan penyebaran covid-19, mulai dari upaya memutus mata rantai penyebaran, juga penanganan pasien.

Disamping itu, juga harus fokus dalam menyiapkan dan mendistribusikan secara tepat sasaran, jaringan pengamanan sosial, baik yang berupa bantuan langsung tunai, atau pun yang berupa sembako. Ini tidak kalah penting dengan yang lainnya.

Menjadi sangat aneh kalau kondisi seperti sekarang ini dimanfaatkan sebagai momentum politik, bahkan memasukkan survei politik di tengah penanganan Covid-19. Ini bukanlah momentum untuk tebar pesona kinerja, malah bisa menjadi bumerang jika pada kenyataannya lebih buruk dari hasil survei. 

Banyak hal yang bisa dijadikan indikator penilaian prestasi kerja, dalam penangan covid-19 bagi kepala daerah, dan itu tidak dilihat dari performa dan penampilan semata, tapi justeru seberapa tepat kebijakan yang diterapkan, efeknya bisa dirasakan masyarakat.

  •  Seperti apa dampak PSBB terhadap penambahan dan pengurangan korban terinfeksi, apakah semakin menurun, atau malah semakin bertambah.
  • Seperti apa pemerintah daerah mengantisipasi situasi tanggap darurat, menyiapkan kebutuhan tim medis, juga kebutuhan korban yang terdampak covid-19
  • Seperti apa pelaksanaan protap penanganan terintegrasi kesetiap wilayah, sehingga bisa meng-cover secara efektif, mulai dari pendataan sampai penanganan.
  • Seperti apa pola pendistribusian bantuan sosial sehingga diterima masyarakat dan tepat sasaran, bukan malah diterima orang-orang yang tidak berhak.

Apa parameter yang digunakan lembaga survei, dalam memberikan penilaian kepada kepala daerah dalam menangani covid-19, sehingga berani mengeluarkan masing-masing peringkat bagi kepala daerah yang dianggap paling berkinerja baik.

Yang perlu dipertanyakan juga, apa kepentingan lembaga survei melakukan survei tersebut? Apakah berdasarkan pesanan, atau memang mencari peluang untuk dianggap sebagai lembaga survei yang kredibel, sementara masyarakat sudah tahu seperti apa rekan jejak lembaga survei tersebut dimasa lalu.

Apa yang di lakukan lembaga survei Median, dalam mensurvei kepala daerah yang paling dianggap berhasil, berdasarkan persepsi publik, dalam menangani covid-19 adalah sah-sah saja, namun momennya kurang tepat. Sehingga memberikan kesan, survei tersebut sebagai pesanan dari tim sukses Anies Baswedan.

Dilansir Detik.com, Berdasarkan survei persepsi publik, kepala daerah yang dinilai paling jitu menangani masalah wabah virus Corona adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan. 

Anies mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma).

Ini adalah hasil survei nasional mengenai persepsi publik yang dilakukan lembaga survei Median bertajuk 'Persepsi Publik atas Penanganan Wabah COVID-19: Kinerja Pemerintah Pusat, PSBB vs Lockdown, Darurat Sipil, dan Mudik'.

Indikator keberhasilan Anies dalam menangani covid-19 sangatlah tidak mendukung. Sebagaimana kita ketahui, DKI Jakarta adalah episentrum penyebaran covid-19, dengan korban terbanyak, sehingga menempatkan DKI Jakarta pada peringkat teratas dalam hal banyaknya korban jiwa.

Dalam hal pengorganisasian saja DKI Jakarta terbilang amburadul, memang tidak terlepas dari tumpang-tindihnya kebijaka pemerintah pusat. Namun memang kalau acuannya cuma persepsi publik, bisa saja Anies sebagai pemenang, karena yang namanya persepsi, sifatnya sangat subjektif.

Pada intinya, penangan covid-19, bukanlah ajang balap politik, dan Pilpres 2024 masih jauh. Terlalu dini untuk melakukan investasi elektoral, apalagi dengan melakukan berbagai pencitraan.

Masyarakat akan bisa menilai secara langsung bagaimana kinerja dan performa kepala daerah, dalam menangani covid-19, dan itu sangat nyata terlihat. Tidak perlu ada yang direkayasa demi kepentingan politik.

Kita semua tahu bahwa, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo adalah kandidat Presiden Republik Indonesia, namun janganlah jadikan wabah covid-19 sekarang ini sebagai arena balap politik. Kerja tulus dan ikhlas itu akan sampai dihati masyarakat, tidak perlu rekayasa politik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun