Bukan cuma Refly Harun yang beranggapan, karena sering kritik pemerintah makanya dicopot dari jabatan. Mantan Komisaris PT. Bukit Asam, Said Didu juga pernah melontarkan pernyataan yang sama.
Said Didu juga saat dicopot dari jabatannya, beranggapan karena sering berseberangan dengan pemerintah, dan sering kritik pemerintah. Padahal pemerintah sendiri pastinya punya alasan yang lebih logis.
Refly Harun dicopot dari Komisaris Pelindo I, Refly menduga pencopotannya terkait dengan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Sah-sah saja kalau dia punya anggapan begitu, karena memang pernyataannya sering berseberangan dengan pemerintah.
Sering kita dengar, setiap pejabat publik yang bersikap kritis pada pemerintah, cenderung mengatakan karena sudah tidak lagi sejalan dengan pemerintah. Padahal sangat bijaksana kalau seandainya sudah tidak sejalan, maka sebaiknya mengajukan pengunduran diri.
Jelas sikap seperti ini jauh lebih terhormat, dibandingkan terus berkicau, tapi secara fisik masih tetap berada dalam sistem. Sikap seperti diistilahkan sebagai sikap yang meludahi periuk nasi sendiri.
Buat apa mempertahankan sebuah jabatan, dimana kita sendiri tidak nyaman dalam menjalankannya. Akibatnya menpengaruhi, baik produktivitas, dan amanah yang dijalankan.
Pernyataan Refly diatas dibantah oleh pihak Istana, pencopotan Refly dari Komisaris Pelindo I, sama sekali bukan karena kerap mengkritik pemerintah.
Seperti dilansir Kompas.com, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menegaskan pemberhentian Refly Harun dari komisaris utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) murni karena kebutuhan penyegaran di perusahaan plat merah tersebut.
Donny membantah Refly dicopot karena kerap mengkritik pemerintah.
"Keputusan itu tak ada sangkut pautnya dengan politik. Tak ada hubungannya dengan sikap pemerintah yang anti kritik. Pemerintah terbuka dengan setiap pendapat," kata Donny kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2020).
Terlepas benar atau tidaknya apa yang dikatakan Refly, juga bantahan dari Donny Gahral, memang selayaknya seorang pejabat publik bukannya dilarang bersikap kritis terhadap pemerintah, alangkah baiknya kalau mau melakukan otokritik, gunakan mekanisme yang berlaku, tidak mengumbarnya di media.
