Bukankah seharusnya apa yang disampaikan Presiden itu sudah harus berjalan? Karena mereka yang bekerja dirumah sudah harus tetap terpenuhi kebutuhannya. Physical distancing itu efektif kalau hajat hidup mereka terpenuhi.
Begitu juga pemberlakuan karantina wilayah, seperti apa pemerintah bisa memenuhi kewajiban dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini sangat rentan untuk dihambat, dan akibatnya akan patal bagi kondisi sosial masyarakat.
Para menteri tidak bisa cuma duduk-duduk manis dalam menyikapi keadaan, harus memiliki peranan dan inisiatif, agar tidak terkesan Presiden hanya bekerja sendiri. Banyak yang bisa dikerjakan menteri, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian.
Kita cuma melihat, menteri yang bekerja cuma yang itu-itu saja, sementara yang lain kita tidak pernah tahu sedang mengerjakan apa. Kondisi sosial masyarakat yang terdampak kebijakan physical distancing, sangat membutuhkan perhatian, apalagi kalau kebijakan lockdown diberlakukan.
Kita harus belajar dari India dan Mexico, yang pemerintahnya belum siap memberlakukan kebijakan lockdown, yang akibatnya terjadi kericuhan di masyarakat. Karena subsidi terhadap masyarakat yang terdampak kebijakan tidak terpenuhi.
Kebijakan ini secara politik sangat mudah ditunggangi oleh kelompok, yang memang menginginkan situasi 'Chaos', itu kalau semua tidak mewaspadai. Itu jangan sampai terjadi di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
