100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf dan Hukum yang "Memble"

Tantangan penegakan hukum, adalah beban berat Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam 100 hari kerja kabinet. Setelah 100 hari, Jokowi harus segera mengevaluasi kinerja para menteri kabinetnya, terutama yang terkait dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum ini seperti Nila yang setitik, tapi bisa merusak Susu sebelanga. Hukum tidak tegak, maka rusaklah nama baik Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Negara manapun, kalau hukumnya tidak bisa ditegakkan, maka akan mencoreng nama baik Pemerintahannya.

China yang sebegitu tegasnya dalam penegakan hukum, masih tetap saja bisa kecolongan pemerintahannya. Bagaimana dengan Indonesia, yang penegakan hukumnya masih memble?

Kasus Jiwasraya dan Kasus Asabri, adalah PR Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yang harus bisa diselesaikan secara transparan, itu kalau memang Jokowi tidak memiliki beban di periode kedua pemerintahannya.

Kasus yang bertubi-tubi dihadapi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, pada 100 hari kerja kabinet, adalah tantangan untuk memperlihat bagaimana nasib Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kedepan.

Kalau semua kasus diatas tetap menggantung sampai satu tahun periode pertama, maka akan mudah dibaca, seperti apa nasib Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kedepannya. Sementara masih banyak program kerja yang harus dituntaskan.

Dalam merespon kasus revitisasi Monas, sebaiknya Presiden Jokowi harus mampu menyelesaikan secara bijaksana, jangan sampai ada kesan Istana tidak berdaya melawan Balaikota DKI Jakarta. Lagi-lagi dibutuhkan ketegasan dalam penyelesaiannya.