Pertahanan Laut Indonesia "Dibobol" Pencuri Ikan

Negara-negara pencuri ikan dan kekayaan laut Indonesia kembali pesta pora, setelah lima tahun mereka berpuasa. Setelah Susi Pudjiastuti tidak lagi menjabat Menteri KKP, harus diakui terjadi lagi pencurian kekayaan laut Indonesia.

Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan laut Indonesia.? Sebagai Menteri KKP saat ini adalah Edhy Prabowo, dan yang menjadi Menteri Pertahanan adalah Prabowo Subianto, adakah ini merupakan tanggung jawab kedua 'punggawa' partai Gerindra ini.?

Jawabannya tentu tidak, karena masih ada Panglima TNI, ada TNI AL dan ada institusi lainnya. Tapi sebetulnya bukan soal siapa yang bertanggung jawab, melainkan siapa yang peduli dengan keamanan dan pertahanan laut, untuk menyelamatkan kekayaan laut Indonesia dari penjarahan bangsa asing.

Kenapa lima tahun terakhir tidak lagi terjadi penjarahan kekayaan laut Indonesia.? Itu karena ketegasan pemerintah dalam menindak para penjarah, tidak mengenal kompromi dengan slogan "Tenggelamkan". Lantas kenapa Edhy Prabowo tidak ingin meneruskan kebijakan yang sudah bagus tersebut.

Kita seharusnya prihatin dengan kondisi ini, karena ini akan merugikan negara dan merusak wibawa pemerintah, seakan-akan negara ini tidak lagi berdaya menghadapi para penjarah. Kapal-kapal Penangkap ikan dari Vietnam dan China begitu leluasa menjarah ikan di laut Natuna, sementara nelayan Indonesia diusir dari wilayah tersebut.

Kapal-kapal ikan asing dari Vietnam dan China semakin berani. Bahkan kapal coast guard China turut mengawal kapal-kapal ikan dari negaranya yang mencuri di perairan Indonesia.

Ini sebuah tindakan dan penghinaan terhadap negara oleh negara lain. Operasi senyap seperti apa yang dilakukan Edhy Prabowo, sementara mereka menjarah ikan dan di laut Indonesia secara terang-terangan. Apa tindakan  kongkret Edhy Prabowo untuk mengatasi hal itu.

Memimpin kementerian tidak bisa berandai-andai, dan tidak bisa dengan kebijakan yang coba-coba. Teruskan saja kebijakan menteri sebelumnya yang sudah jelas banyak manfaatnya bagi negara dan nelayan. Kalaupun harus mengeluarkan kebijakan baru, bukan berarti harus bertentangan dengan kebijakan  yang sebelumnya.

Lima tahun yang lalu laut kita aman dari para pencuri ikan, kenapa sekarang mereka kembali pesta pora. Presiden Jokowi harus punya perhatian yang serius terhadap persolan ini,  begitu juga Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan, tidak bisa melihat persoalan ini sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.

Pencurian ikan ini kalau terus dibiarkan, laut kita akan kembali menjadi mata pencaharian bagi negara lain, sementara kita sebagai pemilik kekayaannya hanya cuma menjadi penonton dan penikmat hasil laut hasil jarahan negara tetangga. Itulah yang terjadi selama puluhan tahun yang lalu, sebelum Susi Pudjiastuti menenggelamkan dan menghancurkan kapal-kapal pencuri ikan dilaut Indonesia.

Dalih Edhy Prabowo dengan operasi senyapnya adalah dalih yang kurang tepat untuk menjaga kekayaan laut Indonesia. Harus ada tindakan tegas yang membuat para penjarah menjadi jera. Dengan demikian pemerintah punya wibawa dalam menjaga pertahanan laut Indonesia.

Dilansir Kumparan, Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, mendorong sikap tegas pemerintah Indonesia termasuk dari aparat untuk melakukan pengawasan seperti era Susi.

"Perlu ketegasan dari kementerian luar negeri dan juga TNI AL mana-mana saja wilayah kita, dan juga perlu pengawasan yang kuat," kata anggota Komisi I Dave Akbarshah Fikarno saat dihubungi, Senin (30/12). Sumber

Kalau seorang Susi Pudjiastuti, seorang perempuan pula, bisa menjaga kekayaan laut Indonesia selama lima tahun belakangan ini, masak sih seorang Edhy Prabowo dengan dukungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak bisa menjaga kekayaan laut Indonesia.