Gerindra (Bukan) Bagian dari Pemerintahan?

Ada yang bilang ciri-ciri adanya demokrasi yakni dengan adanya hak kebebasan dalam menyatakan pendapat. Namun kebebasan yang dimaksudkan masih dalam tanda kutip, artinya masih dalam koridor konstitusi dan bersifat normatif.

Bisa membedakan antara kritik dengan tuduhan berupa fitnah. Disebut fitnah karena tidak didukung oleh fakta, dan belum dibuktikan secara hukum. Kebebasan dalam menyatakan pendapat tidak dimaknai bisa mengemukakan pendapat apa saja termasuk juga fitnah.

Kebebasan yang dimaksud sudah jelas kebebasan yang bertanggung jawab, bukanlah kebebasan yang sudah kebablasan. Nah dalam konteks inilah mempertanyakan posisi Partai Gerindra didalam koalisi pemerintah.

Kalau memang Gerindra berada dalam koalisi pemerintah, tentunya setiap pernyataan yang disampaikan kader partai Gerindra adalah sebuah otokritik, itu kalau yang disampaikan adalah sesuatu yang kontruktif.

Tapi ketika pernyataan yang disampaikan belum diketahui kebenarannya, bisa jadi pernyataan tersebut menjadi destruktif, mempunyai implikasi yang buruk bagi pemerintah. Hal seperti itu tentunya bukanlah porsi bagi sesama koalisi pemerintah.

Inilah yang terjadi dengan partai Gerindra sekarang ini, yang memberikan kesan, bergabungnya Prabowo dalam pemerintahan, tidak otomatis partai Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah, karena secara kepartaian Gerindra memosisikan diri lewat berbagai pernyataan sebagai oposisi pemerintah.

Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono terkait kasus aliran dana Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara triliunan rupiah, sangatlah tidak 'genah', dan terkesan sangat destruktif, juga tidak bertanggung jawab.

Arief menengarai dana tersebut mengalir untuk kampanye petahana Joko Widodo pada Pilpres 2019. Pernyataan ini disanggah langsung oleh politisi PDIP, Dedi Sitorus, menurutnya pernyataan Arief adalah tuduhan yang menyesatkan.

Jelas apa yang dikatakan Arief tersebut adalah sebuah tuduhan yang serius. Kalau Arief bisa membuktikan dengan data yang kuat, tentunya pernyataan Arief ini akan mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi kalau apa yang dikatakannya hanyalah sinyalemen yang tidak bisa dibuktikan, maka Arief harus mempertanggungjawabkannya.

Kalau benar Partai Gerindra adalah bagian dari koalisi pemerintah, tidak mungkin Waketum Gerindra mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena apa yang dikatakan Arief tersebut bukanlah sesuatu yang konstruktif untuk dikatakan sebagai sebuah kritik.

Itu makanya penulis beranggapan Partai Gerindra bukanlah bagian dari pemerintah, secara 'fisik' Prabowo Subianto memang masuk kedalam pemerintahan, tapi secara kepartaian Gerindra tetap tinggal diluar pemerintahan.

Banyak pernyataan Arief Poyuono yang kurang genah terkait dengan kasus Asuransi Jiwasraya. Arief meminta pada Presiden Jokowi agar mencopot Erick Thohir hanya karena Jiwasraya pernah membeli saham Mahaka Group, padahal investasi itu dilakukan pada tahun 2014, jauh sebelum Erick Thohir menjadi Menteri BUMN.

Arief begitu bernafsu dengan sepak terjang Menteri BUMN Erick Thohir, dan ada kesan Arief mencari-cari kesalahan Erick dan Pemerintahan Jokowi. Perilaku Arief ini seperti seorang 'buzzer' yang sengaja diposisikan untuk menyerang setiap kebijakan Menteri BUMN.

 Menurut Dedi Sitorus, Arief seperti sedang melempar tuduhan yang menyesatkan. Terlebih, kata dia, Arief harus ingat bahwa posisi Partai Gerindra sudah berada di dalam pemerintah.

"Karena apa? Seorang kader parpol apalagi partainya sekarang ada di pemeritahan itukan seperti melempar kotoran," ujar Dedi di Bilangan Gondangdia, Jakarta, Minggu (29/12).

Kalau memang Partai Gerindra berada dalam koalisi pemerintah, apa yang dilakukan Arief adalah "seperti menepuk air didulang", persis seperti yang dikatkan Dedi diatas, melempar kotoran ke pemerintah, tapi malah kena muka sendiri.

Menhan Prabowo Subianto perlu mengevaluasi kader partainya kalau memang Partai Gerindra adalah bagian dari koalisi pemerintah, karena apa yang dilakukan Arief Poyuono bukanlah otokritik, tapi lebih bersifat destruktif. Dan tentunya mempunyai efek secara langsung terhadap keberadaan Prabowo di pemerintahan.

Kalau pun apa yang dikatakan Arief itu mengandung sebuah kebenaran, itu artinya Arief membuka aib pemerintah, membuka aib pemerintah sama halnya dengan membuka aib Prabowo sendiri, yang merupakan bagian dari pemerintahan.

Sumber: Satu / Dua