Mohon tunggu...
Aji NajiullahThaib
Aji NajiullahThaib Mohon Tunggu... Freelancer - Pekerja Seni

Hanya seorang kakek yang hobi menulis

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ada Kekuatan Lain yang "Lebih Kuat" dari Presiden?

25 Desember 2019   17:36 Diperbarui: 25 Desember 2019   18:05 2264
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sinyalemen adanya orang kuat yang lebih kuat dari Presiden, harusnya tidak boleh terjadi. Ini akan merusak wibawa Pemerintah juga Presiden. Presiden Jokowi tidak boleh cuma sebatas kecewa terhadap impor gas yang terus marak.

Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah sempat kecewa karena pembangunan kilang minyak belum jadi-jadi, ditengarai ada yang menghambat dan mengahalangi pembangunan kilang minyak tersebut.

Lagi-lagi Presiden Jokowi mensinyalir ada mafia migas di balik semua itu. Nah ini kan memperlihatkan kalau pemerintah tidak berdaya menghadapi kelompok yang menghambat pembangunan, itu artinya ada orang yang lebih kuat dan berkuasa lebih dari Presiden.

Ada kesan yang muncul ke permukaan, pemerintah tidak sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan tersebut. Jokowi pernah mengatakan untuk periode kedua pemerintahannya, sudah tidak ada lagi beban politik, seharusnya dengan tidak ada beban politik, Jokowi bisa bertindak lebih tegas dalam mengatasi hal-hal seperti itu.

Sementara masyarakat masih melihat Jokowi cuma sebatas mengeluh menghadapi kinerja pemerintahannya. Apakah dengan mengeluh bisa menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak, persoalan terhambatnya pembangunan kilang minyak, dan masih adanya impor migas, harus diselesaikan dengan tindakan yang nyata.

Bersih-bersih di manajemen BUMN sudah dilakukan, penggantian direksi dan komisaris sudah dilaksanakan, tapi kok pak Jokowi masih mengeluh, kok masih merasa kinerja pemerintahannya melambat, ada apa ini sebenarnya.

Pertanyaan ini sama dengan apa yang dipertanyakan Fahri Hamzah, yang mensinyalir adanya kekuatan yang lebih kuat dari Presiden. Dalam sebuah pidato, Jokowi menyoroti masih adanya impor gas, dan Jokowi kaget. Seperti yang dilansir Tribunews.com,

"Nggak perlu impor itu sebenernya nggak perlu, LPG itu sebenernya bisa dibuat dari batubara, batubara kita ini sangat melimpah," ungkap Jokowi.

"Lha kok kita impor? lha ini yang seneng impor ini yah!," tegasnya sembari menunjuk-nunjuk.

Pada dasarnya Jokowi tahu masih terjadi impor gas, padahal menurutnya hal tersebut tidak perlu dilakukan, beliau tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kan sesuatu yang aneh sebetulnya. Ini tandanya ada ketidakberesan di dalam pemerintahannya.

Fahri Hamzah lewat akun twitternya @fahrihamzah; menyinggung persoalan ini pada Selasa (24/12/2019).

"Kedengarannya ada orang kuat...yg lebih kuat dari presiden..," tulis Fahri hamzah membalas postingan @Zlatan_asikin yang mengunggah video pidato Jokowi.

Sumber: Tribunews.com
Sumber: Tribunews.com
Kalau melihat kenyataanya memang Presiden Jokowi seperti orang tidak berdaya menghadapi situasi ini. Apakah hal seperti ini tidak bisa diselidiki lebih dalam oleh pihak intelijen khususnya, atau juga instansi yang berkompeten untuk menindak tegas pihak-pihak yang dituding Presiden Jokowi.

Situasi seperti ini kalau terus dibiarkan, maka kerja pemerintah menjadi tidak efektif, dan bisa menggerus wibawa pemerintah. Ada kesan Jokowi bekerja sendiri di tengah keramaian pembantunya di Kabinet, gak tahu harus berbuat apa untuk mengatasi terhambatnya pembangunan kilang minyak, dan masih terjadinya impor Gas.

Sementara, pembangunan kilang minyak tersebut tujuannya untuk mengurangi impor migas. Sinyalemen adanya kekuatan lain selain kekuatan Presiden sangat bisa dibenarkan, karena memang ada korelasinya antara terhambatnya pembangunan kilang minyak dengan masih terjadinya impor migas.

Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa kekuatan yang dimaksudkan lebih kuat dari Presiden tersebut, jangan-jangan memang kekuatan inilah yang memang sengaja menggembosi kinerja pemerintah, bukan cuma faktor kepentingan bisnis yang ada di dalamnya, tapi juga ada faktor politis.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun