Minyak Goreng Mahal, Masyarakat Kebingungan

Permasalahan minyak goreng yang terjadi di masyarakat kita belum juga tuntas, dari beberapa bulan yang lalu sampai sekarang tak kunjung terpecahkan dan solusi atas kebijakan dari pemerintah pula tak kunjung ada hasil yang menenangkan.

Dibalik kekacauan atas pandemi yang belum juga teratasi, ditambah lagi akan kebutuhan minyak goreng  di masyarakat yang melonjak tinggi, akan menambah kekhawatiran masyarakat akan kebutuhan bahan pokok, bisa-bisa komoditas bahan pokok yang lain juga akan melambung naik harganya. Mengingat sebentar lagi bulan ramadhan akan datang.. Akankan permasalahan ini dapat diatasi oleh pemerintah, atau malah semakin menjadi-jadi ?

Kelangkaan yang menjadikan harga minyak goreng melambung tinggi ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan. 

Dimana jika dilihat dari latar belakangnya, negara Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit nomor satu di dunia, produksi sawit di Indonesia mencapai 43,5 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya mencapai 3,61 %, lihat.

Jika dilihat dari data tersebut, kelangkaan dari minyak goreng ini menjadi suatu ketidak wajaran, "kok bisa ?" negara nomor satu penghasil kelapa sawit, namun jumlah barang yang dipasarkan mengalami kelangkaan.

Namun tidak dapat dipungkiri, dengan alasan kenaikan harga minyak nabati di dunia yang cukup drastis, kenaikan harga CPO (Crude Palm Oil). 

Alhasil, menyebabkan banyak para produsen minyak goreng di indonesia memilih untuk mengekspor hasil produksinya keluar negeri, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, lihat. 

Jika dilihat dari pandangan ilmu ekonomi ini merupakan tindakan yang tidak bisa disalahkan, namun jika dilihat dari etika publik ini menjadi kurang baik, dimana banyak masyarakat yang sedang kesusahan namun malah menjualnya ke luar negeri tanpa memperhatikan kesusahan-kesusahan masyarakat bangsanya sendiri.

Lagi-lagi banyak penjual nakal yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak hanya dampak atas kenaikan harga CPO (Crude Palm Oil). 

Namun juga, ditemukannya penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh para oknum penjual dan juga masalah pendistribusian produk minyak goreng yang kurang baik.

Dari permasalahan tersebut di atas pemerintah memberikan kebijakan berupa Harga Eceran Tertinggi  atau disingkat HET. Namun nyatanya kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, kebijakan ini menjadikan harga minyak goreng di pasaran tidak juga stabil dan fluktuasi atas harga masih sangat tinggi. 

Dengan berjalannya kebijakan HET ini, harga penjualan minyak goreng diatur pemerintah namun kondisi barang atau pasokan minyak goreng dipasaran mengalami kelangkaan. Ini tentunya menjadikan sebuah dilema bagi pembuat kebijakan, lihat.

Dari banyaknya drama atas kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan tersebut, dengan menaikan pajak (pungutan dan bea keluar) ekspor sehingga para eksportir berfikir dua kali untuk melakukan penjualan ke luar negeri, lihat. 

Namun pencabutan kebijakan HET tersebut menimbulkan banyak polemik di kalangan para petinggi-petinggi negara, dalam hal tersebut disoroti dimana Andre Rosiade (DPR RI dari Partai Gerindra) yang menilai dan mengatakan dengan lantang bahwa pencabutan kebijakan HET dari pemerintah merupakan bentuk kekalahan pemerintah dari pengusah, lihat.

Polemik atas kenaikan minyak goreng dan kurang terampilnya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dilihat dari pembuatan kebijakannya, secara tidak langsung menjadikan masyarakat menilai pemerintah terkesan sangat terburu-buru dalam mengambil keputusan dan terkesan tidak terlalu serius dalam mencari solusi untuk kebutuhan masyarakat. 

Pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut kurang dipersiapkan secara matang-matang terlebih dahulu, sehingga secara membingungkan kebijakan berubah-ubah tanpa adanya solusi yang jelas.

Ketegasan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah mantap dan benar-benar dijalankan dengan nyata. 

Jika memang pemerintah berurusan dengan para pengusaha-pengusaha besar kelapa sawit seperti yang dikatakan oleh Andre Rosiade (DPR RI dari Partai Gerindra), pemerintah haruslah tegas dan berani jika memang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat sehingga melahirkan keadilan dan kesejahteraan sosial yang nyata. 

Pemerintah tidak boleh sampai kalah dengan kepentingan pengusaha-pengusaha besar tersebut, dimana kita tahu bahwa hak atas kepemilikan usaha tersebut diberikan dari pemerintah sehingga oleh karenanya pemerintah berhak dan memiliki kuasa untuk menyentil para pengusaha tersebut sehingga berjalannya roda perekonomian dapat berjalan dengan baik dan kelangkaan minyak goreng dapat teratasi dengan baik.

Semoga musibah dari negara ini cepat membaik dan pemerintah benar-benar serius untuk mengurusi masyarakatnya. Tidak hanya sibuk mengurusi kompetisi politik dimana kita tahu isu yang beredar akhir-akhir ini tidak hanya kelangkaan minyak goreng, namun juga isu tiga periode presiden.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H