Pemerataan Transportasi Umum Berbasis Rel di Indonesia untuk Mengurangi Polusi serta Kemacetan

Menurut saya sebagai tim kontra dengan adanya Pemerataan Transportasi Umum Berbasis Rel di Indonesia untuk Mengurangi Polusi serta Kemacetan (SGD 11).

Rencana pemerintah untuk mengurangi polusi serta kemacetan, dengan cara pemerataan transportasi umum berbasis rel merupakan hal yang bagus. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merealisasikan rencana tersebut. Salah satunya, adalah pendapatan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak kendaraan motor. Jika pemerintah benar-benar melakukan pemerataan transportasi berbasis rel, maka kendaraan bermotor pun akan dikurangi. Sehingga dengan adanya hal tersebut, pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak kendaran bermotor juga akan berkurang.

Selain dari pertimbangan, pendapatan pemerintah yang sebagian besar dari pajak kendaraan bermotor. Ada banyak pertimbangan lain yang harus diperhatikan pemerintah. Yaitu kekurangan dari transportasi umum berbasis rel. Yang pertama yaitu transportasi umum berbasis rel memerlukan sarana dan prasarana yang tidak bisa digunakan untuk mode transportasi lain. Tidak seperti angkutan umum seperti Bis yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan tempat tersendiri, berbeda dengan transportasi umum berbasis rel yang memerlukan tempat sendiri yang khusus. Hal tersebur tentu saja memerlukan lahan yang besar. Sudah banyak kejadian rumah-rumah rakyat kecil yang tergusur karena pembanguna sarana untuk transportasi berbasis. Niat pemerintah yang tadinya ingin membantu rakyatnya dalam penanganan polusi dan kemacetan, namun malah memberatkan sebagian rakyatnya.

Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah transportasi umum berbasis rel membutuhkan investasi, biaya operasi, biaya perawatan, dan tenaga yang cukup besar. Dengan adanya hal tersebut pemerintah tentu saja harus memperhatikan anggaran yang tersedia. Dengan merelisasikan rencana pemerataan transportasi umum berbasis rel, pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor saja sudah berkurang. Apalagi dengan memperhatikan biaya tersebut yang tidak sedikit tentunya. Pemerintah harus mendapatkan anggaran dari mana lagi, Apakah dengan membengkakan utang Negara? Tentu hal tersebut bukanlah hal yang bagus.

Transportasi umum berbasis rel juga memberikan pelayanan dan orang yang hanya terbatas pada jalurnya. Jika pelayanannya saja terbatas hal tersebut tentu saja tidak akan efisien bagi masyarakat yang tidak bisa menjangkau transportasi umum berbasis rel. Tentu saja masyarakat akan lebih memilih transportasi umum berbasis kendaraan bermotor yang lebih fleksibel. Atau bahkan mereka akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Tentu saja hal tersebut tidak akan mengurangi polusi dan kemacetan yang sekian lama telah menjadi problematika di Negara ini.

Dalam studi 2003 transportasi umum berbasis rel seperti kereta api, merupakan transportasi massal yang tidak aman dan tidak nyaman. Mempertimbangkan hal tersebut pemerintah tentu saja harus mempunyai rencana atau program yang matang dalam mewujudkan transportasi umum berbasis rel sebagai transportasi umum yang aman dan nyaman.

Dalam diskusi yang disampaikan oleh Bambang Adi Pratikno, Direktur PT Commuter Jabodetabek pada tahun 2009 lalu. Yaitu terkait program penambahan KRL AC, penambahan daya gardu listrik, penerapan e-ticketing, melakukan renovasi dan sterilisasi stasiun, memanjangkan dan meninggikan peron, memperbaiki akses masuk ke stasiun, dan melakukan kerjasama dengan moda transportasi lain.

Dalam pelaksanaan program ini muncul beberapa fakta yang memprihatikan di lapangan. Misalnya, stasiun perlu disterilisasi karena dengan design pintu masuk stasiun di depan perlintasan membuat banyak calon penumpang yang tidak membayar. Lalu masih ada peron yang perlu ditinggikan. Idealnya 95 sentimeter di atas rel.

Meskipun transportasi umum berbais rel memiliki banyak kelebihan. Namun dalam peralisasian program pemerataan transportasi umum berbaisis rel. Pemerintah juga harus memperhatikan banyak pertimbangan lain.

Sumber:

 T. Adin (2018) kelemahan modal transportasi kereta api - https://dsspace.uii.ac.id