Peran Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Dalam Mendorong Diplomasi Damai Krisis Myanmar 2021

Negara Indonesia memiliki politik luar negeri yang bebas dan aktif. “Bebas” artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Sedangkan “aktif” berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Politik luar negeri bebas aktif ini sebagai strategi negara Indonesia untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi kepentingan nasional.

Kudeta Myanmar pada Februari 2021 yang menangkap Aung San Suu Kyi cukup menggemparkan dunia. Kudeta yang dilakukan oleh militer ini merebut kekuasaan dari pemerintahan sipil yang sudah terpilih secara demokratis. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa telah terjadi kecurangan dalam kemenangan Aung San Suu Kyii di pemilihan umum. Militer Myanmar yang tidak setuju langsung melancarkan aksinya dengan menangkap dan mengasingkan Aung San Suu Kyii.

Proses transisi demokratisasi Myanmar bermula ketika 2015 junta militer menyetujui adanya kegiatan pemilihan umum demokratis. Hal ini karena pihak militer sangat optimis akan memenangkan pemilu tersebut. Namun, pada kenyataanya dalam pemilihan umum tersebut Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) oleh Aung San Suu Kyii lah yang menang. Kemudian pada tahun 2020 Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Kembali menang dalam pemilihan umum. Kemenangannya membuat pihak militer marah. Militer menuding bahwa partai NLD telah melakukan kecurangan pemilihan umum. Lalu terjadilah kudeta  Myanmar yang dilakukan oleh militer karena ketidakpuasan mereka dengan hasil pemilu. Militer yang ingin merebut kekuasaan terus melakukan kerusuhan di Myanmar.

Gejolak Politik Myanmar yang pada saat itu semakin memanas menimbulkan banyak korban khususnya para demonstran dan memunculkan krisis lain. Krisis sosial yang bermunculan, termasuk persoalan ekonomi yang menyebabkan jutaan orang terancam kelaparan. Dalam laporan PBB pada 22 April 2021 lalu menerangkan bahwa kekurangan pangan terus meningkat tajam setelah adanya kudeta militer. Krisis keuangan yang terjadi menyebabkan perusahaan tidak mampu membayarkan gaji karyawan. WFP Myanmar pada April 2021 lalu mengatakan bahwa harga beras naik 5% dan minyak 18% pasca kudeta militer yang terjadi.

Krisis Myanmar membuat banyak negara berusaha membantu untuk penyelesaian krisis tersebut. Salah satunya Indonesia, Indonesia menjadi negara pertama di Kawasan Asia Tenggara yang memberikan perhatian lebih terhadap krisis Myanmar ini. Indonesia mengambil inisatif untuk melakukan “shuttle diplomacy” dengan negara-negara ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berkunjung ke beberapa negara di Kawasan Asia guna membahas terkait  penyelesaian krisis politik Myanmar.

 Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan beberapa kunjungan ke negara-negara ASEAN. Retno Marsudi mengunjungi Brunei Darussalam pada 17 Februari 2021 guna untuk konsultasi terkait penyelesaian krisis Myanmar. Hari setelahnya Indonesia juga berkunjung ke negara yang dikenal dengan negeri Singa. Kunjungan yang dilakukan Menlu RI ini sebagai bentuk dukungan terhadap krisis yang terjadi di Myanmar.

Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi berusaha memposisikan diri dan tidak menghakimi terhadap krisis Myanmar. Indonesia mendorong diplomasi damai Myanmar antara sipil dengan militer. Langkah yang dilakukan Retno Marsudi merupakan Langkah yang dinilai tepat dan baik dalam menangani konflik Myanmar yang tidak kunjung reda. Dalam Krisis Myanmar Indonesia disini memposisikan diri sebagai wadah dialog perantara agar tercapai diplomasi damai.

 

Adanya pertemuan informal antara Menlu Indonesia Retno Marsudi dengan Menlu pemerintahan Militer Myanmar Wunna Maung Lwin di Bandara Don Muang ini, Indonesia memposisikan diri sebagai pihak yang bersedia untuk melakukan dialog dan bukan pihak yang menghakimi.

Indonesia memperlakukan Myanmar sudah seperti keluarga sendiri. Bagaimana tidak, ketika Myanmar sedang mengalami permasalahan yang cukup serius, Indonesia dengan sigap memberikan uluran tangannya. Seperti dalam halnya politik luar negeri Indonesia yaitu aktif dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Indonesia terus mendorong untuk melakukan diplomasi damai di Myanmar. Pemerintah Indonesia terus mendesak pemerintah Myanmar untuk mempertahankan demokrasi melalui dialog persuasif.

Beberapa negara mengakui dan memberikan respon  terkait upaya diplomasi damai yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Krisis Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung Indonesia dalam menanggapi krisis Myanmar ini. PBB mengeluarkan press steatment dan presidensial statement setelah terjadi tindak kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar. mengakui bahwa upaya yang dilakukan Indonesia merupakan Langkah yang tepat. Selain itu, Amerika Serikat juga merespon apa yang dilakukan Indonesia dalam krisis Myanmar. Menurut wakil Menteri luar negeri Amerika Serikat Wendy R. Sherman, Indonesia merupakan negara yang sangat mendukung perdamaian dan berada dalam garis terdepan dalam menanggapi krisis Myanmar.

Pada 24 April 2021 lalu, Joko Widodo selaku presiden Indonesia menghadiri pertemuan ASEAN Leader Meeting yang diselenggarakan di secretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta. Jokowi memberikan pernyataan bahwa ASEAN telah mencapai konsesus dalam menanggapi krisis Myanmar. Dalam pernyataanya Jokowi juga menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi harus segera dihentikan dan mengembalikan perdamaian Myanmar. Selain itu, Jokowi juga mendesak terhadap pemimpin Myanmar pentingnya suatu komitmen. Jokowi meminta agar penggunaan kekerasan oleh militer Myanmar dihentikan. Hal ini agar tidak memperparah situasi dan meredakan ketegangan yang terjadi. Indonesia juga mengajukan untuk pembentukan sekjen dan ketua khusus ASEAN dalam menanggapi krisis Myanmar, guna mendorong dialog dengan semua pihak. Selain itu, demi mengawal krisis Myanmar, Indonesia juga berkoordinasi terkait akses bantuan kemanusiaan.

Dapat dikatakan bahwa Indonesia berperan aktif dalam menanggapi Krisis Myanmar. Indonesia mendorong diplomasi damai antara militer dengan pemerintahan sipil di Myanmar. Indonesia menjadi garda terdepan negara ASEAN dalam mengawal krisis Myanmar.