Mohon tunggu...
Ajeng Regita Cahyani
Ajeng Regita Cahyani Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswi

Mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Mengupas Kebijakan, Salah Siapa?

27 Oktober 2020   11:13 Diperbarui: 4 Desember 2020   12:14 171
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dari sejumlah laporan yang telah di identifikasi di dapatkan data bahwa kasus terbanyak berada di Kabupaten Serang sebanyak 65 laporan atau 26 persen. Kemudian disusul Lebak, Kab Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kota Cilegon, Kota Serang dan Pandeglang. Tidak logis bukan ketika sebuah rumah yang isinya orang-orang bekerja dan berkecukupan mendapatkan bantuan alih-alih tetangganya yang sedang panceklik ekonomi karena kepala keluarganya terkena pemutusuan hubungan kerja?Hal ini yang mestinya ditinjau ulang pemerintah Banten. Data yang berasal dari dinas sosial ini benang merahnya. 

DTKS atau Data Terpadu Kementerian Sosial perlu diperbaharui, perlu diperiksa lagi kebenarannya. Banyak keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang mirisnya tidak terdata di pemerintah. Sebagian di dalamnya justru berisi orang-orang dengan pikiran licik yang memalsukan status agar mendapat 'hadiah' cuma-cuma dari pemerintah. Ini sama sekali tidak benar walau mengingat tersedia jalur penerima bantuan non-DTKS.

Covid dan Ekonomi Banten
Ekonomi Banten jika di beri gambaran emoticon pasti sudah berupa wajah sembab dan air mata berderai yang tak kunjung berhenti. Pasalnya ekonomi Banten saat sebelum memasuki masa pandemi bisa dikatakan sudah mengecewakan ditambah adanya virus covid-19 ini menjadikan Banten pada posisi yang lebih-lebih memprihatinkan. 

Angka pengangguran meningkat karena program PHK di sejumlah perusahaan. Sebanyak 19.000 pekerja buruh di Banten terkena imbas Pemutusan Hubungan Kerja dan 30.000 lainnya terpaksa 'dirumahkan'. Bahkan tercatat 72 perusahaan yang ada di wilayah Banten terpaksa di tutup dan sebagian ada yang memilih pindah ke jawa tengah karena upah minimum yang terbilang lebih rendah ketimbang di Banten. 

Perekonomian yang harusnya berjalan kini terhalang batu besar yakni covid-19. Roda perekonomian kini terganjal oleh kerikil-kerikil yang membuat masyarakat harus lebih pintar lagi dalam mencari jalan yang tidak berbatu dan berlubang. Perekonomian di banten nyatanya memang jauh merosot. Bila hanya mengandalkan pemerintah, rakyat akan hidup seperti apa? 

 

*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun