Polri dan Citra Buruk, Langkah Stategis Memulihkan Citra Instansi

Baru-baru ini tengah ramai berita mengenai kasus penembakan Siswa SMK berinisial GRO oleh RZ selaku anggota polri,  yang menurut keterangan pelaku, korban terlibat tawuran. Namun saat CCTV di tempat kejadian ditelusuri oleh pihak keluarga korban, nihil tidak terjadi aktivitas tawuran sama sekali. Sehingga fenomena penembakan ini menjadi kasus baru yang menodai institusi polri yang tanpa arah dan alasan yang pasti melakukan penembakan kepada warga sipil. Kasus penembakan siswa SMK oleh oknum polisi pada tanggal 24 November 2024 merupakan Tindakan yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Akibat dari insiden penembakan tersebut seorang siswa SMK di Semarang tewas.

Tercatat data yang didapat penulis lewat aliansi KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Tercatat ada 464 peristiwa penembakan yang dilakukan oleh polri per Juli 2023 sampai Juli 2024. Tetapi memang kebanyakan penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku kriminal, namun perlu digaris bawahi jika pada Basic Principles in the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disyaratkan agar dalam penggunaan senjata api, Kepolisian selayaknya meminimalisasi kerusakan dan cedera yang mungkin dialami. Maka dari itu tindakan pelaku terduga penembakan yaitu Robig Zaenuddin selaku anggota polri merupakan tindakan yang berlebihan (excessive action) yang sebaiknya tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Polisi merupakan bagian dari aparat keamanan yang bertugas untuk melindungi warga sipil dari kejahatan, namun pada saat kasus Gamma ramai diperbincangkan oleh publik tugas polisi untuk melindungi warga sipil berbanding terbalik yaitu membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Ketika aparat gagal menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat, kepercayaan publik secara alami menurun, sehingga Polri sebagau instansi penegak hukum di Indonesia membutuhkan solusi untuk memperbaiki citranya di masyarakat. Berikut solusi yang dapat dilakukan oleh polri

• Membangun lingkungan proses hukum di wilayah kepolisian yang lebih transparan

Transparansi dalam proses hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Dengan membuka akses informasi terkait penyelidikan, penanganan kasus, dan hasil keputusan secara terbuka, masyarakat dapat menilai bahwa setiap kasus ditangani secara adil dan tidak ada unsur manipulasi. Transparansi ini juga dapat diwujudkan melalui pelibatan lembaga independen dalam pengawasan dan penyediaan kanal pengaduan yang efektif bagi masyarakat, adanya transparansi yang dilakukan oleh polisi membuat masyarakat semakin percaya karena antara polisi dan masyarakat tidak ada gap atau perbedaan di dalamnya. Masyarakat bisa tahu jalannya kepolisian dalam menangani sebuah kasus sehingga tidak ada sesuatu yang disembunyikan yang semakin membuat publik curiga akan kinerja dari kepolisian. Kasus penembakan Gamma yang tidak ada transparansi sama sekali di dalamnya menjadi faktor bagaimana transparansi itu begitu penting dalam membangun citra publik agar masyarakat bisa percaya kembali bahwasanya institusi polri bisa melakukan tugasnya dengan baik dan selalu berbagi informasi kepada masyarakat.

• Menghukum dengan tegas anggota yang menjadi pelaku kekerasan atau suatu kasus

Ketegasan dalam memberikan hukuman kepada anggota yang melanggar hukum, termasuk terlibat dalam tindakan kekerasan, menunjukkan bahwa Polri tidak mentoleransi pelanggaran apa pun di dalam institusinya. Sanksi yang tegas tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku tetapi juga memberikan pesan kepada masyarakat bahwa Polri berkomitmen menjaga integritas dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Langkah ini juga dapat mendorong anggota kepolisian lainnya untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Pada kasus Gamma salah satu anggota yang melakukan penembakan tanpa alasan hanya dilakukan sebuah evaluasi saja, akan tetapi hal tersebut tidak cukup. Anggota yang bersalah harus diberikan hukum yang setimpal hal tersebut membuat citra polisi dapat pulih karena bersifat tegas kepada anggota dan bersifat adil kepada keluarga korban. Apabila polisi tidak memberikan sanksi yang tegas kepada anggota yang terbukti melakukan kesalahan ini maka masyarakat tidak akan mempercayai kinerja dari kepolisian dan menganggap polisi berusaha melindungi anggotanya yang bersalah demi menjaga nama baik, ketegasan dari institusi polisi diperlukan agar membentuk sebuah pandangan bahwasanya institusi polri memandang pelaku kejahatan tidak pandang bulu. Maupun itu dari warga sipil biasa atau dari anggota sekalipun harus dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

• Memberikan pendampingan dan pengarahan untuk para polisi lain agar selalu mengontrol emosi agar tidak bertindak semena-mena

Penting dalam menjaga profesionalisme aparat kepolisian. Dengan memberikan pelatihan rutin mengenai manajemen emosi dan etika pelayanan publik, anggota polisi dapat diajarkan untuk bersikap tenang dan rasional, terutama saat menghadapi situasi yang penuh tekanan. Pendampingan psikologis juga dapat diberikan sebagai upaya preventif untuk mencegah tindakan impulsif yang dapat mencoreng nama baik institusi. Program ini tidak hanya memperbaiki perilaku individu, tetapi juga membangun budaya kerja yang lebih humanis dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kasus Gamma adalah salah satu bukti nyata dalam tindakan penyalahgunaan wewenang, adanya penyalahgunaan wewenang ini merupakan masalah yang krusial sehingga berpengaruh pada citra kepolisian. Polisi harusnya melakukan tugasnya dengan baik dan tidak menggunakan wewenangnya dengan suka-suka terutama berkaca pada kasus penembakan kemarin, penembakan itu terjadi tanpa kontrol diri dan dilakukan secara langsung tanpa pertimbangan. Penting bagi polisi untuk melakukan pemikiran panjang dan penuh pertimbangan agar tidak merugikan baik merugikan instansi dan warga sipil.

Insiden ini harus menjadi Pelajaran bagi banyak pihak terutama dari pihak kepolisian itu sendiri. Polisi harus dilatih ulang tentang penggunaan wewenang secara bijak dan proporsional serta lebih ditekankan lagi terkait operasional prosedur pada kondisi yang rawan. Perlu adanya penagwasan eksternal yang independent untuk mengevaluasi Tindakan kepolisian untuk mencegah Tindakan penyalahgunaan wewenang. Sehingga solusi di atas dapat menjadi acuan dan masukan Polri untuk bersih-bersih institusi.