Jepang dan Asia Timur, Kebijakan Keamanan Internasional

Jepang merupakan negara yang wilahnya berada di Asia Timur, yang dimana kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang didalamnya merupakan negara-negara kuat dan maju akan tetapi belum terbentuk integrasi regional di kawasan tersebut. Dalam proses terbentuknya integrasi kawasan Asia Timur, banyak sekali mengalami berbagai hambatan dapat terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi antar negara di dalamnya seperti, konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang membuat keamanan di kawasan tersebut tidak menentu.

Pada zaman Perang Dunia II, Jepang merupakan negara dengan kekuatan militer yang kuat bahkan dapat dikatakan cukup kejam dan pernah menginvasi China pada tahun 1937 dan 1985. Akan tetapi, kini Jepang telah terikat pada Konstitusi Jepang pasal 9 yang menyatakan bahwa negara Jepang tidak melakukan perang dan kekuatan militer yang dimiliki hanya untuk pertahanan negaranya saja yang berlaku pasca Perang Dunia II yang diterapkan oleh Amerika Serikat ketika mengalahkan Jepang pada tahun 1947. 

Kekuatan militer Jepang berpusat pada Japan Self Defence Force (JSDF) yang menjadi militer dengan kekuatan terbesar keempat didunia dan membuat Jepang menjadi negara yang pasifis dan dikenal dengan konstitusi pasifis. 

Dalam hal ini, Militer Jepang memiliki kekuatan militer terkuat, dengan didukungnya teknologi persenjataan yang canggih membuat negara-negara kawasan Asia Timur merasa tidak aman sehingga kebijakan keamanan Jepang mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Timur. Selain memiliki kekuatan militer yang cukup besar, Jepang juga memiliki teknologi persenjataan yang cukup maju. Seperti kapal selam kelas Souryuu, helikopter, pesawat tempur F-15 Eagle dan F-35 Lighning II. Hal tersebut membuat negara-negara kawasannya merasa tidak aman sehingga terjadi security dilemma.

Tak dapat disangkal fakta jika Jepang merupakan negara yang mengisolasikan negaranya sendiri dari negara-negara luar dengan membatasi akses bagi orang asing ke Jepang, tetapi disisi lain negara Jepang mengadopsi hal-hal dari negara lain. Meskipun Jepang merupakan negara yang mengisolasikan negaranya, tetapi Jepang juga dipengaruhi oleh hegemoni dari luar. Seperti pada tahun 1853, atas kunjungan Commodore Perry menjadi titik balik Jepang yang membawa Jepang mengarah kepada budaya barat baik politik, industri dan teknologinya. Jepang yang termasuk kedalam wilayah Asia, muncul dengan keinginan sebagai negara imperialis khususnya di Asia Timur. 

Asia Timur sejatinya merupakan sebuah kawasan yang akan menjadi motor ekonomi dunia dengan adanya kekuatan-kekuatan ekonomi baru dunia. Tetapi hal ini tidak dapat menutupi persaingan diantara kekuatan-kekuatan tersebut, persaingan tersebut telah membawa masing-masing negara tersandera kepada pandangan saling mengancam antara satu dengan lainnya. 

Kebijakan yang diambil oleh salah satu negara terhadap negara lain akan dianggap sebagai sebuah ancaman seperti halnya yang terjadi dalam hubungan trilateral antara China, Jepang dan Korea Selatan. Oleh karena itu, postur pertahanan sebuah negara di kawasan Asia Timur akan senantiasa berkembang dan menjadi lingkaran setan yang sulit untuk dinetralisir karena akan diikuti oleh perkembangan postur pertahanan negara lain dikawasan.

Namun disayangkan, Jepang gagal mendapat kesetaraan dengan negara-negara barat, hingga membuat Jepang mencari aliansi dengan meningkatkan hegemoni nazi Jerman. Akhirnya, Jepang berhasil menciptakan tatanan regional dengan menaklukan negara Semenanjung Korea, China. 

Aliansi keamanan Amerika Serikat dengan Jepang terbentuk dari The US -- Japan Security Treaty yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1951. Berdasarkan perjanjian tersebut Amerika Serikat memiliki hak untuk memperkuat kekuatan militernya di Jepang, serta dapat melakukan penyerangan untuk mempertahankan keamanan Jepang. 

Dalam hal ini pula Kebijakan AS mendapati kesepakatan untuk menempatkan Asia Timur sebagai barometer keamanan Asia Pasifik telah membawa negara superpower ini terlibat cukup jauh dan menciptakan ketergantungan kawasan terhadap kehadirannya.

AS menjadi stabilisator dari tiga kekuatan besar dikawasan ini yang saling bersaing satu dengan lainnya. Jika dapat kita tinjau kembali dengan adanya isu terhadap Aliansi Jepang dan Amerika Serikat berdasarkan Japan-Security Arrangement diintensifkan untuk menghadapi berbagai ancaman dari kawasan Asia Timur. Kedua negara melakukan kerjasama pertahanan misil balistik, kerjasama intelelijen untuk berbagi informasi tentang situasi di sekitar Jepang serta melakukan latihan militer bersama dan secara rutin melakukan konsultasi kebijakan dalam bidang keamanan militer. 

 Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan AS dapat bermata dua bagi keamanan kawasan Asia Timur, pada satu sisi dapat menjadi stabilisator dengan menciptakan perimbangan kekuatan namun disisi lain dapat memicu meruncingnya persaingan diantara negara-negara dikawasan tersebut karena merasa terancam dengan kebijakan yang ditujukan AS khususnya kepada negara sekutunya dikawasan ini seperti Jepang dan Korea Selatan. 

Serta tidak dapat dipungkiri juga bahwa saat AS merasa sudah tidak mampu atau tidak lagi memiliki kepentingan di kawasan Asia Timur, AS akan menarik diri dari kawasan tersebut dan membuka pintu persaingan secara terbuka khususnya dalam bidang militer dikawasan ini. Hingga Jepang memiliki kekhawatiran sendiri di kawasan Asia Timur, dimana adanya ancaman nuklir dari Korea Utara, kebangkitan militer China, selain itu kekhawatiran terhadap komitmen Amerika Serikat terhadap strategi di kawasan Asia-Pasifik. Untuk mengurangi ancaman resiko tersibut, Perdana Menteri Koizumi memperkuat aliansi keamanannya dengan Amerika Serikat. 

Pada tahun 2003, diputuskan untuk memperbaiki sistem Ballistic Missile Defense (BMD) yang memerlukan pembagian informasi, perintah bersama, kontrol dengan Amerika Serikat dan menawarkan kemungkinan operasi pertahanan militer bersama.  Pada tahun 2004, disahkan Tujuh Undang-Undang Kontijensi mengenai kedaruratan militer dan koordinasi dengan pasukan Amerika Serikat. Akan tetapi, hubungan aliansi Amerika Serikat-Jepang sempat mengalami ketegangan pada masa Partai Demokrat Jepang (DPJ) tahun 2009-2012. 

Partai Demokrat Jepang menafsirkan bahwa aliansi berarti mengalami kesetaraan peran yang lebih independen dan aktif. Partai Demokrat Jepang menarik misi MSDF di Samudra Hindia pada tahun 2010 dan lebih berfokus kepada dukungan sipil di Afghanistan. Untuk memastikan hubungan kerjasama militer dengan Amerika Serikat, pemerintah mencoba mengurangi jumlah pangkalan Amerika Serikat di Okinawa. 

Kemudian, dalam Status of Forces Agreement (SOFA) menekan Amerika Serikat untuk menyerahkan personil militernya yang dicurigai melakukan kejahatan kepada pihak berwenang Jepang. Namun, Partai Demokrat Jepang gagal menerapkan kebijakannya dan meninggalkan masalah yang belum terselesaikan

Pada tahun 2012 terpilih Perdana Menteri Shinzou Abe. Pada masa pemerintahannya, Jepang mendukung kebijakan pertahanan Amerika Serikat di China. Pada tahun 2013, Perdana Menteri Abe mengadakan kerjasama dengan Amerika Serikat mengenai kontingen zona abu-abu, yaitu situasi dimana tidak terjadi damai atau konflik bersenjata melalui Undang-Undang Rahasia Negara yang memungkinkan pembagian intelejen dengan AS.

Dalam kasus serangan rudal di Amerika Serikat, Jepang dapat memberikan bantuan militer melalui penyebaran sistem BMD di laut. Walaupun banyak yang berpendapat bahwa keputusan Jepang kemungkinan besar akan dibuat dibawah tekanan Amerika Serikat.

Jepang memiliki keinginan untuk memiliki kebijakan keamanan yang sah dan memiliki peran bagi kawasannya. Akan tetapi, dalam prosesnya diplomasi keamanan Jepang bertentangan dengan keinginan China dan Korea untuk menjaga Jepang agar terlepas dari kecenderungan dan peran keamanannya dari Amerika Serikat. Salah satu permasalahan yang terjadi di Semenanjung Korea, menggambarkan perjuangan Jepang untuk ikut terlibat.

Perubahan dalam kebijakan keamanan Jepang dilihat dari penilaian Tokyo yang melihat bahwa lingkungan keamanan kawasan semakin keras. Faktor penting yang menjadi pertimbangan kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang adalah kebangkitan China yang mengakibatkan adanya pergeseran keseimbangan kekuatan di Asia Timur akibat konflik Laut China Selatan dan konflik teritorial yang semakin meningkat. Pergeseran perimbangan kekuatan yang terjadi di Asia Timur memiliki konsekuensinya sendiri. 

China sudah mampu mempercepat moderniasasi pertahanannya, melalui sikap yang lebih tegas dalam lingkungan kawasannya dan klaim wilayah di Laut China Timur dan Selatan. Kebijakan keamanan Jepang dibentuk dengan aliansinya yaitu Amerika Serikat. Kebangkitan China, membuat Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Barack Obama mengeluarkan strategi penyeimbangan kembali di Asia dengan Jepang sebagai batu lompatannya. Asia Timur dipilih sebagai sub regional Asia dengan konsentrasi kekuatan militer yang besar dan di mana negara-negara memiliki pandangan keamanan yang beragam, serta sistem politik yang berbeda.