Mohon tunggu...
SITI FADILATUL RAGIL AISYAH
SITI FADILATUL RAGIL AISYAH Mohon Tunggu... Mahasiswa - TIDAK BEKERJA

Menonton

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Korupsi dan Kolusi di Masa Jokowi: Mengapa Masih Sulit Diberantas?

29 Oktober 2024   00:13 Diperbarui: 29 Oktober 2024   00:13 14
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Indonesia, katanya, adalah negara demokrasi. Tapi, kita sering kali dihadapkan pada kenyataan pahit soal nepotisme dan korupsi, dua masalah yang seolah sulit diberantas di negeri ini. Sejak dulu, istilah "KKN" (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menjadi momok yang selalu menghantui, tak peduli siapa pun yang duduk di kursi pemerintahan. Termasuk di era Presiden Joko Widodo, dua masalah ini terus muncul, meskipun beliau sering kali berjanji akan memberantasnya.

Lalu, apa yang membuat korupsi dan kolusi begitu sulit diberantas? mengapa keduanya tetap marak di era pemerintahan Jokowi, bahkan ketika banyak reformasi yang telah dilakukan? apa yang sebenarnya membuat korupsi dan kolusi ini begitu sulit diberantas?

Apa itu kolusi dan korupsi?

Sebelum kita bahas beberapa alasan yang membuat korupsi dan kolusi sulit diberantas, mari pahami dulu apa itu kolusi dan korupsi. Gampangnya korupsi itu adalah ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya untuk keuntungan pribadi. Contohnya, seorang pejabat negara yang menerima suap untuk memenangkan tender proyek tertentu. Dengan kata lain, korupsi itu mencuri uang negara untuk kepentingan pribadi.

Nah, sedangkan kolusi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk merugikan orang lain. Dalam pemerintahan, kolusi biasanya terjadi antara pejabat negara dengan pihak swasta untuk memenangkan tender proyek secara tidak adil, seperti mengatur harga atau memenangkan tender tertentu. Jadi, kolusi itu bekerja sama untuk menipu orang lain.

Dalam artikel ini, saya akan mencoba membahas beberapa alasan mengapa masalah ini masih sulit diatasi, meski Jokowi telah memimpin selama dua periode.

Pertama, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama. Meskipun terdapat lembaga seperti KPK, banyak kasus korupsi yang tidak ditangani dengan serius, dan penegakan hukum sering kali terhambat oleh campur tangan orang-orang berkuasa dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Jadi, tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberantas korupsi seringkali hanya menjadi pajangan, dan tidak ada tindakan yang nyata.

Kedua, kondisi politik yang dipengaruhi oleh orang-orang kaya dan berkuasa juga berkontribusi pada masalah ini. Banyak politisi yang terikat pada kepentingan kelompok tertentu dan juga banyak politisi yang takut untuk melawan mereka karena takut kehilangan dukungan. Jadi, walaupunada yang ingin memberantas korupsi, seringkali terhalang dengan kepentingan kelompok-kelompok ini.

Ketiga, praktik korupsi yang sudah biasa dan telah mengakar di masyarakat dan pemerintahan membuat perubahan menjadi tantangan besar. Banyak individu yang melihat korupsi sebagai hal yang biasa dan bahkan wajar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk mengubah pandangan ini, diperlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi. Karena hal ino sangat merugikan banyak orang.

Keempat, kurangnya keseriusan dari pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan antikorupsi secara konsisten juga menjadi penghalang. Janji-janji politik yang disampaikan selama kampanye sering kali dilupakan setelah menjabat, mereka lebih sibuk memikirkan kepentingan sendiri daripada menjalankan janji-janji mereka. Jadi, sulit untuk memberantas korupsi jika pemimpin yang terpilih saja tidak serius dengan janji-janjinya.

Kelima, besarnya anggaran proyek pemerintah maka besarnya peluang korupsi, Di era pemerintahan Jokowi, banyak proyek infrastruktur berskala besar digarap, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Proyek-proyek ini memang sangat penting untuk pembangunan negara, namun besarnya anggaran yang dialokasikan juga membuka peluang besar untuk terjadinya korupsi. Sebagai contoh adanya proyek jalan tol dan bandara baru, otomatis uang yang dibutuhkan juga  juga banyak. Nah, dengan itu banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Mereka bisa saja memalsukan data, atau membuat harga barang menjadi lebih mahal dari harga sebenarnya. Jadi, proyek besar itu seperti kue yang besar, dan banyak orang yang ingin mendapatkan bagian yang lebih besar.

Keenam, Lemahnya sistem pengawasan. Walaupun lembaga anti-korupsi seperti KPK sudah lama ada, korupsi dan kolusi masih saja terjadi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan, terutama di tingkat daerah. KPK memang sering menangkap pelaku korupsi, tapi ini hanya bisa mengurangi masalah di permukaan saja. 

Birokrasi yang panjang di Indonesia juga membuka banyak kesempatan untuk korupsi. Setiap tingkatan punya kekuasaan masing-masing, dan hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak jujur. Pengawasan yang lemah di birokrasi jadi salah satu alasan kenapa korupsi terus berulang.

Dengan berbagai tantangan ini, upaya Jokowi untuk memberantas korupsi dan kolusi menghadapi banyak hambatan. Tanpa perubahan nyata dalam pendekatan dan komitmen dari semua pihak, masalah ini akan terus berlanjut.

Apa yang bisa dilakukan?

Meski korupsi dan kolusi masih sulit diberantas, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo kita bahas beberapa langkah yang mungkin bisa diambil untuk memberantasnya:

  • Peningkatan Transparansi Pemerintah: Pemerintah harus lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran dan proyek-proyek besar. Transparansi ini bisa dicapai dengan menyediakan akses publik terhadap informasi keuangan pemerintah dan proses pengambilan keputusan. Masyarakat perlu tahu bagaimana uang negara dihabiskan dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap proyek besar yang dilakukan pemerintah. Dengan transparansi yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi celah-celah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
  • Memberdayakan Penegak Hukum: Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan harus diperkuat dan dibebaskan dari campur tangan politik. Ini bisa dilakukan dengan memberikan anggaran yang memadai, pelatihan yang intensif, serta perlindungan hukum terhadap para petugas yang bekerja di lembaga-lembaga ini. Dengan independensi yang lebih baik, mereka dapat bekerja lebih efektif dalam menangani kasus korupsi dan menjamin bahwa hukum diterapkan dengan adil tanpa memandang siapa yang terlibat.
  • Menguatkan Sanksi Hukum: Hukuman bagi para koruptor harus diperberat untuk memberikan efek jera yang kuat. Hukuman penjara yang lama serta larangan untuk beraktivitas dalam politik setelah terbukti bersalah bisa menjadi pilihan yang efektif. Selain itu, aset-aset yang diperoleh dari hasil korupsi harus disita dan dikembalikan kepada negara. Dengan hukuman yang lebih tegas, diharapkan dapat mengurangi niat orang-orang untuk melakukan korupsi.
  • Mengajak Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan dan berani melaporkan praktik korupsi. Partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses, seperti hotline atau platform online yang dirancang khusus untuk menerima laporan dari masyarakat. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melawan korupsi dan bagaimana cara melaporkan tindakan korupsi.
  • Pendidikan Anti-Korupsi yang Menyeluruh: Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memperkenalkan pendidikan anti-korupsi sejak dini. Pendidikan ini bisa dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan memasukkan materi tentang integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam kurikulum. Dengan membangun kesadaran tentang pentingnya nilai-nilai ini sejak dini, diharapkan generasi mendatang akan lebih sadar akan bahaya korupsi dan lebih berkomitmen untuk menegakkan integritas dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Kesimpulan:

Korupsi dan kolusi adalah masalah yang terus menggangu Indonesia, bahkan di era pemerintahan Jokowi yang dinilai memiliki semangat reformasi. Harapan akan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi memang masih jauh dari kenyataan. Namun, upaya untuk memperbaiki sistem ini tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Untuk Indonesia yang bebas korupsi, kita semua harus bahu-membahu. Mulai dari masyarakat biasa, pejabat pemerintah, hingga aparat penegak hukum. Kita harus sadar kalau korupsi itu musuh bersama yang menghambat kemajuan negara kita. Dengan kerja sama yang solid, mimpi Indonesia yang lebih baik pasti terwujud.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun