Membangun Jembatan Ekonomi: Ekonomi Kerakyatan Sebagai Solusi Kemiskinan Berkelanjutan

Kemiskinan merupakan masalah yang paling mendasar di banyak negara, terutama di negara berkembang. Masalah ini bersifat kompleks dan melibatkan berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, dan politik, yang saling mempengaruhi satu sama lain. Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi yang cukup besar dan signifikat dalam beberapa tahun terakhir, masalah kemiskinan masih tetap ada dan sulit untuk diatasi bahkan menjadi tantangan besar untuk pemerintah dalam mengatasinya. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 berada di angka 9,36% atau sekitar 25,9 juta orang. Meskipun angka tersebut menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, kemiskinan masih menjadi tantangan besar dan ancaman serius bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Penyebab kemiskinan di Indonesia yang paling banyak terjadi adalah karena masalah pendapatan. Penduduk yang rentan terhadap kemiskinan sering kali menghadapi kondisi ketidakpastian dalam pendapatan mereka, sehingga berdampak pada penghasilan mereka yang tidak stabil. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, akses yang terbatas dalam pendidikan, dan minimnya peluang kerja yang layak terutama di daerah pedesaan dan wilayah yang kurang berkembang. Ketidakmerataan ini semakin diperburuk oleh kondisi infrastruktur yang tidak merata di Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik dan peluang ekonomi.

Pada beberapa daerah di Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian wilayah di Sulawesi, memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diatas, seperti terbatasnya akses terhadap infrastruktur, serta ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal yang ada.

Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin juga semakin memperburuk masalah kemiskinan. Berdasarkan laporan dari Oxfam, 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai hampir setengah kekayaan nasional. Kondisi ini memperlihatkan betapa besarnya jurang antara si kaya dan si miskin, dan menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Sebagai contoh, kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi. Di kota-kota besar, masyarakat cenderung memiliki akses lebih baik dibandingkan dengan daerah di perdesaaan, banyak akses-akses yang mudah untuk dijangkau seperti, akses dalam pekerjaan formal, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan teknologi. Sebaliknya, di daerah pedesaan, banyak masyarakat yang harus menempuh jarak yang cukup jauh terlebih dahulu sebelum sampai pada tempat kerja, layanan kesehatan, serta layanana pendidikan seperti sekolah. Tidak hanya jarak yang jauh, terkadang akses jalan yang ditempuh pun cukup susah untuk dilewati. Bahkan ada yang sampai memakan korban dalam perjalanan.

Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah konfigurasi struktural ekonomi Indonesia yang lebih menguntungkan sektor kapital besar dan perusahaan multinasional, sementara sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat sering kali terpinggirkan. Sedangkan sebagian besar masyarakat desa masih bergantung pada sektor pertanian yang sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas dan bencana alam. Banyak masyarakat di pedesaan yang bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah, seperti, petani, buruh harian lepas, pedagang kaki lima, nelayan dan lain sebagainya. Pekerjaan di sektor informal ini sering kali tidak memberikan jaminan sosial, perlindungan kesehataan, jaminana stabilitas pendapatan, hal ini membuat pekerjanya rentan terhadap kemiskinana dan kesulitan dalam ekonomi.

Untuk mengatasi kemiskinan, bantuan sosial jangka pendek tidaklah cukup. Diperlukan strategi berkelanjutan yang mampu memberdayakan masyarakat miskin agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah ekonomi kerakyatan.

Memahami konsep ekonomi kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep yang berfokus pada keterlibatan aktif masyarakat kecil dalam perekonomian, dengan mengedepankan kemandirian dan keadilan sosial. Tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan merata dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, sehingga tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi kerakyatan meliputi semangat gotong-royong, kemandirian daerah, serta keadilan dalam pembagian sumber daya. Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fondasi utama dalam menjalankan ekonomi ini, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan sekadar mengejar keuntungan individu.

Peran Ekonomi Kerakyatan dalam Mengatasi Kemiskinan

Ekonomi kerakyatan memiliki peran besar dalam memberdayakan kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan, seperti petani, nelayan, dan pekerja di sektor informal lainnya. Melalui akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, serta penguatan lembaga lokal seperti koperasi, masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Salah satu dampak positif dari ekonomi kerakyatan adalah penciptaan lapangan kerja. Dengan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, ekonomi kerakyatan membantu masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di sektor formal, dan mendorong mereka untuk mengembangkan usaha sendiri. Hal ini sangat penting terutama di daerah pedesaan, dimana jumlah lapangan pekerjaan sering kali terbatas.

Selain itu, kemandirian ekonomi di tingkat lokal juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan. Masyarakat bisa memaksimalkan potensi daerahnya, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun kerajinan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Contoh Sukses Penerapan Ekonomi Kerakyatan

Beberapa desa di Indonesia telah menunjukkan kesuksesan dalam mengurangi kemiskinan melalui penerapan konsep ekonomi kerakyatan. Misalnya, ada desa yang berhasil membentuk koperasi petani dan nelayan yang berfungsi untuk memudahkan akses modal dan meningkatkan daya tawar mereka di pasar. Dengan manajemen yang baik, koperasi ini mampu meningkatkan produksi dan kualitas produk lokal, sehingga bisa bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain koperasi, inovasi dalam ekonomi lokal juga mulai bermunculan. Usaha kecil di bidang kerajinan, pariwisata lokal telah menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu contoh pengembangan pariwisata lokal adalah wisata air Deberran yang berlokasi di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Konsep ekonomi kerakyatan yang mendukung partisipasi lokal memberikan masyarakat kesempatan untuk lebih mandiri dan kreatif dalam mengembangkan usaha dan emnacrai keuntungan.

Tantangan dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan

Meskipun ekonomi kerakyatan memiliki banyak manfaat, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak masyarakat kecil tidak memiliki akses ke perbankan atau layanan kredit yang memadai. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mengembangkan usaha, meskipun ada potensi besar di sektor lokal.

Kurangnya pendidikan dan keterampilan di kalangan masyarakat juga menjadi penghambat. Sumber daya manusia yang kurang terampil membatasi kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Selain itu, birokrasi yang rumit dan korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mendukung dan proses administrasi yang lebih sederhana untuk mendukung usaha-usaha kecil.

Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah Dana Desa, yang bertujuan untuk memberdayakan perekonomian desa melalui pengalokasian anggaran langsung kepada masyarakat setempat. Program ini memungkinkan desa untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga berperan penting dalam memberikan akses modal bagi pelaku UMKM. Melalui program ini, masyarakat kecil dapat memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, yang membantu mereka untuk mengembangkan usaha dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Solusi dan Rekomendasi untuk Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan

Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yakni:

• Koperasi dan UMKM perlu mendapatkan dukungan lebih, yakni dalam bentuk pelatihan kerja.
• Pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan harus diprioritaskan untuk mempermudah distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas.
• Digitalisasi, hal ini dapat membantu usaha kecil menjangkau pasar yang lebih besar dan memberikan akses terhadap layanan keuangan yang lebih mudah.

Kesimpulan: 

Ekonomi kerakyatan bukan hanya sebuah konsep ekonomi, tetapi strategi pembangunan berkelanjutan yang mampu memberdayakan masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi. Agar ekonomi kerakyatan bisa berhasil, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri.

Dengan menerapkan ekonomi kerakyatan, Indonesia bisa menciptakan masa depan yang lebih baik di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang dan meraih kesejahteraan secara berkelanjutan.