b. Program Studi dengan akreditasi Baik Sekali atau B memiliki batas maksimum Rp4.000.000
c. Program Studi dengan akreditasi Baik atau C memiliki batas maksimum Rp2.400.000
2. Biaya Hidup
Sementara itu, bantuan biaya hidup akan ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan evaluasi indeks harga lokal di wilayah perguruan tinggi masing-masing. Bantuan ini akan disalurkan dalam lima klaster besaran, yaitu Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000 per bulan. Bantuan biaya hidup akan disalurkan sekali setiap semester atau tiap enam bulan.
EFEKTIFKAH ADANYA PROGRAM BEASISWA BIDIK MISI?
Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan mereka. Dengan menyediakan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, program ini membuka pintu bagi mereka yang sebelumnya terkendala finansial untuk mengakses pendidikan yang lebih baik. Bagi banyak individu dari kalangan menengah ke bawah, pendidikan seringkali dianggap sebagai jalan keluar dari lingkaran kemiskinan, dan KIP-K memberikan harapan baru bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan yang lebih tinggi.
Meskipun sudah berjalan selama beberapa tahun, pelaksanaan Program KIP-K ini masih belum berjalan lancar sepenuhnya. Hambatan pelaksanaan program ini dapat terlihat dalam beberapa poin berikut:
- Kurangnya sosialisasi. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya sosialisasi tentang program ini di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau di lingkungan dengan akses informasi yang terbatas. Akibatnya, banyak calon penerima yang berhak mungkin tidak mengetahui tentang program ini atau tidak memahami persyaratan dan prosedur yang diperlukan untuk mendaftar.
- Salah Sasaran. Terkadang, program ini mungkin tidak mencapai sasaran yang benar-benar membutuhkan bantuan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya data yang akurat atau adanya kesalahan dalam penilaian kebutuhan finansial. Akibatnya, bantuan yang seharusnya dialokasikan untuk individu atau keluarga yang paling membutuhkan justru dapat diarahkan kepada mereka yang kurang membutuhkannya.
- Pencairan yang Sering Terlambat. Proses pencairan bantuan KIP-K seringkali mengalami keterlambatan, baik karena proses administrasi yang rumit, kendala teknis, atau masalah lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian finansial bagi penerima beasiswa, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kelancaran studi mereka dan memicu kecemasan finansial.
- Kurangnya Monitoring dan Evaluasi. Tantangan lainnya adalah kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan program ini. Tanpa pemantauan yang memadai, sulit untuk mengetahui sejauh mana program ini efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya, mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja program.
Hambatan-hambatan tersebut cepat atau lambat harus diatasi. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi tentang program KIP-K, memperbaiki sistem penilaian kebutuhan dan penyaluran bantuan, mempercepat proses pencairan bantuan, serta meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah perluasan kegagalan dan untuk memaksimalkan efektivitas dari pengadaan program.
Tidak hanya sebatas pada hambatan dalam pelaksanaan untuk meninjau efektivitas dari keberlangsungan program. Masih ada banyak aspek lain yang perlu diperhatikan, seperti kualitas pendidikan, kesenjangan antar daerah, kualifikasi guru, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, upaya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
PROGRAM BIDIKMISI DAN KIP-K DALAM PERSPEKTIF THE WELFARE STRATEGYÂ
The Welfare Strategy atau Strategi Kesejahteraan adalah pendekatan yang digunakan dalam pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pengurangan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua anggota masyarakat untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Strategi kesejahteraan melibatkan berbagai kebijakan dan program yang dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan dapat dipenuhi, serta untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
