Mohon tunggu...
A Iskandar Zulkarnain
A Iskandar Zulkarnain Mohon Tunggu... Bankir - SME enthusiast, Hajj and Umra enthusiast, Finance and Banking practitioners

Iskandar seorang praktisi Keuangan dan Perbankan yang berpengalaman selama lebih dari 35 tahun. Memiliki sejumlah sertifikat profesi dan kompetensi terkait dengan Bidang Manajemen Risiko Perbankan Jenjang 7, Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko Utama (CRP), Sertifikat Kompetensi Investasi (CIB), Sertifikat Kompetensi International Finance Management (CIFM) dan Sertifikat Kompetensi terkait Governance, Risk Management & Compliance (GRCP) yang di keluarkan oleh OCEG USA, serta Sertifikasi Kompetensi Management Portofolio (CPM). Iskandar juga berkiprah di sejumlah organisasi kemasyarakatan ditingkat Nasional serta sebagai Ketua Umum Koperasi Syarikat Dagang Santri. Belakangan Iskandar juga dikenal sebagai sosok dibalik kembalinya Bank Muamalat ke pangkuan bumi pertiwi.

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Meningkatkan Daya Beli untuk Pertumbuhan Ekonomi 8%, Peran dan Insentif UMKM

14 Desember 2024   10:00 Diperbarui: 14 Desember 2024   07:39 57
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
https://www.portonews.com/2024/industri/kejar-pertumbuhan-ekonomi-8-di-tengah-perlambatan-industri-pengolahan-harus-didorong/

Insentif Pemerintah untuk UMKM

Untuk mendukung UMKM dalam meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah perlu memberikan insentif yang bersifat fiskal, non-fiskal, dan struktural. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang beberapa insentif yang dapat diberikan:

  1. Subsidi dan Bantuan Modal Kerja
    Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga pinjaman kepada UMKM agar mereka memiliki akses modal dengan biaya yang lebih rendah. Kebijakan ini memungkinkan UMKM untuk memperluas kapasitas produksi mereka tanpa terbebani oleh biaya keuangan yang tinggi. Selain itu, program bantuan modal kerja berbasis hibah atau pinjaman lunak dapat mendorong UMKM untuk memulai usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada. Hibah khusus bagi UMKM yang terdampak bencana atau pandemi juga bisa menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka.
  2. Insentif Pajak            
    Penerapan kebijakan pajak final yang lebih rendah bagi UMKM, misalnya sebesar 0,5% dari omzet, telah menjadi langkah awal yang baik. Namun, kebijakan ini dapat diperluas dengan memberikan pembebasan pajak sementara bagi UMKM yang baru berdiri atau UMKM yang bergerak di sektor prioritas, seperti agribisnis, teknologi, dan energi terbarukan. Selain itu, pemberian insentif pajak untuk investasi dalam teknologi atau peralatan produksi juga dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan efisiensi mereka.
  3. Kemudahan Akses Pasar    
    Pemerintah dapat memperkuat peran e-commerce lokal sebagai platform pemasaran bagi UMKM. Dalam hal ini, pelatihan bagi UMKM untuk memahami strategi pemasaran digital sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi biaya pengiriman untuk produk UMKM yang dijual melalui platform daring, sehingga produk mereka lebih kompetitif. Program lain yang dapat dipertimbangkan adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mewajibkan alokasi tertentu untuk produk UMKM.
  4. Program Pengembangan Kapasitas            
    Insentif berupa pelatihan kewirausahaan dan manajemen keuangan harus menjadi prioritas. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan universitas atau lembaga pelatihan untuk menyediakan kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan digital bagi pelaku UMKM. Selain itu, bantuan teknologi, seperti pemberian alat produksi berbasis teknologi modern atau software manajemen, dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional mereka.
  5. Penguatan Infrastruktur      
    Pembangunan infrastruktur logistik, seperti jalan, pelabuhan, dan gudang penyimpanan, sangat diperlukan untuk mengurangi biaya distribusi produk UMKM. Selain itu, penyediaan internet berkecepatan tinggi di daerah pedesaan dapat membuka peluang bagi UMKM di wilayah tersebut untuk memasarkan produk mereka secara daring. Pemerintah juga dapat menyediakan kawasan industri khusus UMKM yang dilengkapi dengan fasilitas produksi bersama untuk mengurangi biaya operasional.
  6. Skema Pendanaan Inovatif  
    Selain program pembiayaan konvensional, pemerintah dapat mengembangkan skema pendanaan inovatif seperti crowdfunding berbasis syariah, obligasi UMKM, atau dana hibah kompetitif. Skema ini tidak hanya menyediakan dana bagi UMKM tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung perkembangan UMKM.
  7. Pemberdayaan UMKM Berbasis Komunitas        
    Pemerintah dapat mendorong pembentukan klaster UMKM berdasarkan sektor usaha atau wilayah tertentu untuk meningkatkan daya saing mereka. Dengan pembentukan klaster ini, UMKM dapat berbagi sumber daya, seperti alat produksi, bahan baku, dan informasi pasar.

Dengan kombinasi berbagai insentif ini, UMKM dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dan mengambil peran lebih besar dalam mendorong daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran UMKM dalam Meningkatkan Kapasitas

Selain dukungan dari pemerintah, UMKM juga perlu mengambil peran aktif dalam meningkatkan kapasitas mereka agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Berikut langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan UMKM untuk meningkatkan kapasitas:

  1. Digitalisasi Usaha    
    Digitalisasi adalah langkah krusial bagi UMKM untuk tetap relevan di era globalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce, fintech, dan platform pemasaran digital, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar mereka baik secara lokal maupun internasional. Selain itu, penggunaan perangkat lunak akuntansi dan manajemen operasional dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi usaha.
  2. Inovasi Produk dan Diversifikasi    
    UMKM perlu menciptakan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki nilai tambah yang sesuai dengan preferensi konsumen. Inovasi dapat mencakup pengembangan produk berbasis bahan baku lokal, pengemasan yang menarik, atau pengadopsian teknologi baru. Diversifikasi usaha, seperti menambah lini produk atau jasa, juga dapat menjadi strategi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis usaha.
  3. Kemitraan Strategis dan Kolaborasi          
    UMKM dapat menjalin kemitraan strategis dengan korporasi besar, institusi pemerintah, atau lembaga pendidikan. Kemitraan ini dapat membuka akses ke pendanaan, teknologi, atau pasar yang lebih luas. Kolaborasi antar-UMKM dalam bentuk koperasi atau klaster juga dapat meningkatkan daya saing mereka secara kolektif.
  4. Peningkatan Kualitas SDM
    Kualitas sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan UMKM. Pelaku UMKM perlu mengikuti pelatihan dalam bidang manajemen, pemasaran, dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, penerapan sistem kerja yang berbasis pada pengembangan keterampilan dan inovasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif.
  5. Manajemen Keuangan yang Baik  
    Pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat adalah fondasi penting bagi keberlanjutan UMKM. Pelaku UMKM harus mampu memisahkan keuangan pribadi dengan usaha, membuat laporan keuangan secara berkala, dan memanfaatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dengan manajemen keuangan yang baik, UMKM dapat menarik investor dan mengelola risiko lebih efektif.
  6. Peningkatan Akses Informasi dan Jaringan          
    Informasi tentang tren pasar, regulasi pemerintah, dan peluang bisnis harus selalu diakses oleh pelaku UMKM. Bergabung dalam asosiasi atau komunitas UMKM dapat membantu mereka mendapatkan informasi terbaru serta memperluas jaringan usaha.

Dengan langkah-langkah strategis ini, UMKM tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas internal mereka tetapi juga memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Meningkatkan daya beli masyarakat adalah strategi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam konteks ini, UMKM memegang peranan sentral sebagai tulang punggung perekonomian yang mampu mendorong konsumsi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan sinergi yang erat antara pemerintah, pelaku UMKM, dan masyarakat secara umum.

Pemerintah harus memainkan peran proaktif melalui berbagai kebijakan insentif yang tepat sasaran, mulai dari pemberian subsidi, pengurangan beban pajak, hingga penguatan infrastruktur yang mendukung aktivitas UMKM. Kebijakan-kebijakan ini harus dilengkapi dengan program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan teknologi, agar UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka.

Di sisi lain, UMKM juga harus mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapasitas internal mereka. Digitalisasi, inovasi produk, manajemen keuangan yang baik, dan pengembangan sumber daya manusia adalah beberapa langkah yang dapat membantu UMKM beradaptasi dengan dinamika pasar dan menghadapi tantangan global.

Dengan sinergi yang baik antara kebijakan pemerintah, kesadaran pelaku UMKM, dan dukungan masyarakat, target pertumbuhan ekonomi 8% dapat menjadi lebih realistis untuk dicapai. Lebih dari itu, keberhasilan ini akan menciptakan dampak jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan posisi Indonesia yang lebih kuat di kancah perekonomian global.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun