Pada tahun 2021, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat bahwa UMKM menyumbang sekitar 61,07% terhadap PDB dan menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional. Namun, tantangan yang dihadapi oleh UMKM cukup besar, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Untuk itu, pemerintah bersama lembaga keuangan perlu memperkuat ekosistem keuangan inklusif agar UMKM dapat berkembang lebih cepat. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan digitalisasi UMKM melalui platform e-commerce menjadi salah satu langkah yang perlu terus diperluas untuk menjangkau seluruh pelosok Indonesia.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja juga menjadi aspek penting dalam pemberdayaan ekonomi. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat akan mampu bersaing di pasar kerja global serta memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0.
Infrastruktur yang Mendukung Kesejahteraan
Pembangunan infrastruktur yang merata juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Infrastruktur yang baik tidak hanya mencakup pembangunan jalan, jembatan, atau bandara, tetapi juga infrastruktur digital yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses informasi, pendidikan, dan peluang bisnis.
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Salah satu program besar yang dijalankan adalah pembangunan jaringan serat optik melalui program Palapa Ring yang bertujuan untuk memberikan akses internet cepat hingga ke pelosok daerah. Akses internet yang merata akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan bisnis online, mengakses pendidikan jarak jauh, serta mendapatkan layanan kesehatan digital.
Dalam konteks infrastruktur fisik, pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara di daerah-daerah luar Jawa juga penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Dengan demikian, produk-produk dari daerah dapat dengan mudah dipasarkan ke kota-kota besar, dan sebaliknya, barang-barang kebutuhan masyarakat dapat dengan cepat dan murah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.
Penguatan Jaring Pengaman Sosial
Selain pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, penguatan jaring pengaman sosial juga menjadi komponen penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Program-program seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta bantuan-bantuan sosial lainnya perlu terus diperkuat agar masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat terlindungi dari berbagai risiko ekonomi, kesehatan, dan sosial.
Menurut data BPJS Kesehatan, hingga akhir 2021, sekitar 84% penduduk Indonesia telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah dalam hal peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, serta fasilitas kesehatan di daerah-daerah tersebut harus menjadi prioritas agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati layanan kesehatan yang setara.
Sinergi Antar Sektor dan Kebijakan
Untuk mencapai tujuan Indonesia berdaya dan rakyat sejahtera, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah sebagai regulator harus mampu menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat jaring pengaman sosial, serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan.
