Menanggapi Wacana Penundaan Pemilu Indonesia

Hal yang menurut saya menarik selanjutnya adalah adanya wacana analisis bahwa warga negara Indonesia setuju dengan penundaan pemilu, lagi-lagi perlu dipertanyakan siapa yang mendukung statement ini? Mayoritas warga yang mana? Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing? Kaum marjinal atau pengusaha pemilik modal? Buruh tani atau anggota parlemen? Kan harus jelas. Bahkan ketika nanti dikatakan ada survey misal 80% warga Indonesia setuju pemilu ditunda, perlu dianalisis lagi 80% ini berapa orang dan siapa saja. Jika yang disurvey adalah 5 orang elit politik yang memang menginginkan praktik oligarki secara ekstrem dan 4 orang setuju, itu sudah bisa dikatakan 80% setuju, bukan begitu?

Merujuk pada pernyataan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago bahwa pembeda antara sistem demokrasi dengan otoritarianisme adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. 

Lalu demokrasi mana yang diagungkan selama ini jika kekuasaan negara bisa diperpanjang tanpa rasionalisasi yang bisa diterima? 

Saya memandang bahwa penundaan pemilu yang berarti memperpajang masa jabatan presiden dan wakil presiden serta anggota parlemen ini akan sangat berpotensi menjadikan Indonesia kembali menuju sistem orde baru. 

Apakah memang itu yang diinginkan beberapa kalangan pendukung penundaan pemilu? Pemegang sistem pemerintahan harusnya memahami bahwa Pemilu 2024 merupakan amanah reformasi dan hak warga negara yang harus dipenuhi. Ada tanggung jawab moral dan pemenuhan janji yang harus ditepati. 

Jika ingin memperpanjang masa jabatan kepala negara dan anggota parlemen, maka lakukanlah amandemen untuk periode selanjutnya dan tetap melaksanakan pemilu 2024, bukan malah menunda kewajiban yang jelas di depan mata. Apa mungkin ada calon dari salah satu kubu yang ragu akan kemenangan ataukah ada kepentingan yang belum tuntas di ranah kekuasaan?

Malang, 19 Maret 2022

Aisha Fabella