Lambatnya Penanganan Pemerintah terhadap Kasus Covid-19

 

Selain menerapkan PSBB pemerintah akhirnya menerapkan PPKM karena menilai bahwasannya PSBB masih kurang efektif untuk menghentikan kasus penularan, hal ini dibuktikan dari meningkatnya kasus covid-19 walaupun sudah menerapkan PSBB. PPKM sendiri merupakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat , sebenarnya agak mirip dengan PSBB namun yang membedakan dalam PPKM hanya saja lebih ketat. Dalam pelaksanaan PPKM mikro melibatkan sistem zonasi wilayah hingga ke RT. Dalam kebijakan ini tedapat pembagiaan zona wilayah yang diklasifikasikan seperti, zona hijau dimana tidak ada kasus covid-19 dalama lingkungan RT. Lalu ada zona kuning yakni saat ada sekitar 1-5 rumah yang positif covid dalam lingkungan RT, dan ada juga zona oranye yaitu saat ada 6-10 rumah yang terinfeksi virus serta yang terakhir adalah zona merah dimana saat ada lebih dari 10 rumah ynag terinidikasi positif covid selama 7 hari terakhir[8]. Dalam zona merah tentunya aktivitas masyarakat sekitar semakin dibatasi misalnya harus isoloasi mandiri, tidak memperbolehkan ada kerumunan lebih dari 3 orang , ditutupnya tenpat ibadah dan tempat umum lainnya. Diterapkannya kebijakan PPKM juga mengundang banyak penilaian dari masyarakat, sebagian masyarakat menilai penerapan PPKM ini tidak efektif dan tidak berjalan secara maksimal bahkan juga diakui oleh presiden karena kasus covid tidak menurun malah semakin naik, misalnya pada 26 Januari 2021 sudah ada lebih dari 1 juta kasus positif covid dan sekitar 28 ribu orang meninggal dunia.

 

Bisa kita lihat dari beberapa pemaparan diatas bahwasannya memang pemerintah cenderung lambat dalam menanggapi dan menangani kasus covid ini. Hal ini dikarenakan disaat sudah banyak negara yang prosentase kasus corona menurun, Indonesia malah semakin naik walaupun sudah melakukan berbagai upaya pencegahan penularan menyebabkan pandemi dalam kurun waktu yang lama hingga kurang lebih satu tahun, hal ini menuai kritikan dari masyarakat menganggap bahwasanya pemerintah kurang tanggap dalam merespon kasus covid saat amsih awal, masyarakat beranggapan apabila pemerintah lebih tanggap sedikit tentu kita bisa melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah virus covid masuk ke Indonesia. Selain itu banyak masyarakat yang bingung terkait dengan kebijakan yang seringkali berubah tiap waktu atau periode misalnya PSBB menjadi PSBB mikro lalu ada PPKM dan PPKM mikro hal ini tentu membuat masyarakat bingung meskipun aturannya sama yakni membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat hal ini menjadikan partisipasi masyarakat berkurang.

 

Disamping melakukan berbagai upaya pencegahan penularan pemerintah juga menerapkan kebijakan terkait dengan perbaikan ekonomi yang represif akibat dari corona. Namun hal ini juga menuai banyak kritikan dari berbagai pihak misalnya menurut direkrut dari Walhi yakni Nur Hidayati yang mengatakan "Pemerintah tidak bisa mengendalikan penyebaran dari virus covid-19" . Walhi beranggapan bahwasannya pemerintah tidak fokus pada kebijakan dan pengendalian penyebaran virus corona melainkan fokus pada perbaikan keadaan ekonomi.[9] Sama halnya dengan Faisal Basri seorang ekonom senior yang menilai bahwa fokus pemerintah saat pandemi yang terjadi di Indonesia seakan mengesampingkan aspek kesehatan dan mengedepankan aspek ekonomi. Kita tahu sendiri bahwasanya tidak hanya di Indonesia saja yang keadaan ekonominya mengalami represif melainkan hampir seluruh negara yang terkena kasus covid karena hal ini sudah wajar mengingat banyaknya mobilitas dan kegiatan yang dibatasi terutama sektor perekonomian. Namun banyak negara sudah berhasil menekan angka kasus covid dengan memprioritaskan pencegahan penularan karena itulah banyak masyarakat yang membandingkan Indonesia dengan negara lain dalam penanganan kasus covid-19 ini. Banyak masyarakat meyakini bahwa jika pemerintah hanya berfokus dalam upaya pencegahan penyebaran covid maka pandemi akan segera berakhir dan tentunya aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan baik lagi sehingga bisa menaikkan kembali keadaan perekonomian Indonesia, oleh karena itu alangkah lebih baik jika pemerintah  lebih tanggap lagi dan juga bijak dalam membuat peraturan atau kebijakan agar permasalahan ini cepat selesai.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Holy Kartika, "4 Skenario Asal Mula Virus Corona di Wuhan Menurut WHO" Kompas.com, 2021