Operasi Intelijen Jelang Pilkada?

"Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan.. 

 Biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara. 

 Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan!"

 Pernyataan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ini disampaikan pada keterangan pers di Hotel Santika, Bogor. Konferensi Pers ini digelar sebelum berkampanye untuk pasangan yang diusung Partai Demokrat, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Pernyataan cukup mencengangkan.  Bukan hanya soal tudingan ketidaknetralan aparat yang disebutnya sebagai oknum pada tiga lembaga Negara Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri. Tapi ada embel -- embel yang tidak biasa dibelakang pernyataannya. 

 Mantan Presiden ini, siap ditangkap!

 Tak terbayang, jika kejadian tersebut benar -- benar terjadi. Belum pernah ada sejarah sepanjang Republik Indonesia, ada Presiden maupun mantan Presiden yang pernah ditangkap, atas apapun kasus. Bahkan, yang sudah sempat masuk persidangan di pengadilan sekalipun. Sebegitu seriuskah apa yang terjadi, sehingga keluar pernyataan yang mencengangkan dari Presiden keenam RI ini?

 Blak-Blakan SBY, 4 hari Jelang Pemilihan

Setidaknya ada sejumlah kasus yang disampaikan oleh SBY dalam konferensi Pers. Ia bahkan menyebut sejumlah tokoh pernyataannya. Pertama ia membuka dengan informasi kekalahan Putra Sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dianggapnya ada kecurangan, dan melibatkan aparat Negara. Ia menyinggung perihal pemanggilan Cawagub DKI Jakarta, wakil AHY kala itu, Sylviana Murni. Syvli beberapa kali dipanggil Polisi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, terkait kasus korupsi dana bansos, saat ia menjabat sebagai walikota Jakarta Pusat. 

 Namun kasus itu, kini tak jelas kelanjutannya. SBY juga menyebutkan beberapa jam sebelum pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, Mantan ketua KPK, Antasari Azhar, mengeluarkan pernyataan yang dianggap merusak kredibilitasnya. SBY mengaku sudah melaporkan Antasari ke Polisi, namun sampai sekarang, menurutnya tidak ada tindak lanjut atas laporan itu. 

 Bahkan SBY menyebutkan sejumlah kasus yang merugikan dan sebagian berbentuk intimidasi hingga dugaan kriminalisasi bagi calon yang diusung Partai Demokrat. Diantaranya di Papua, Kalimantan Timur,  Jawa Timur, hingga Riau.

 Atas tudingan yang disampaikan SBY, Pihak Istana yang diwakilkan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, membantahnya. Bahkan, Ngabalin mengungkapkan agar tokoh bangsa bersabar dan menjaga suasana jelang Pilkada 2018 tetap teduh.  

 "Terkait dengan bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka menjaga situasi lebih baik dalam rangka menghadapi Pilkada ini, agar teman -- teman yang memberikan feedinginformasi, agar memberikan informasi yang validitasnya tidak diragukan," pinta Ngabalin kepada sejumlah wartawan, Minggu (24/6).

 Saya mencari tahu, adakah operasi Intelijen yang sempat disiratkan SBY, bisa dilakukan jelang Pilkada. Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN),  Wawan Purwanto. Dengan lugas mengatakan, bahwa tidak ada satupun perintah yang dialamatkan kepada anggota BIN dimanapun untuk berpihak pada calon tertentu di ajang Pilkada. 

Wawan bahkan menantang, jika kini adalah zaman yang terbuka, bila ada kejanggalan dan bukti, anggotanya berpihak pada salah satu pasangan tertentu pada Pilkada 2018, maka dengan terbuka BIN akan menerima pelaporan itu, dan segera memroses sanksi serta hukum bagi anggotanya. 

 Saya-dalam program AIMAN yang tayang Senin (25/6) pukul 8 malam di KompasTV- menanyakan kepadanya, pernahkah dalam sejarah BIN yang diketahui Wawan, ada oknumnya yang terbukti "bermain" dalam kontestasi pemilihan, baik pemilu maupun pilkada?  Wawan menjawab, "Tidak boleh dan tidak pernah!"

 Operasi Intelijen Jelang Pemilihan

Operasi Intelijen dimanapun, di Negara apapun, dan sampai kapanpun, akan selalu dilakukan dengan senyap. Namun operasi Intelijen dalam pemilihan selalu ada. Meski tidak selalu sebagai hal yang berkonotasi negatif. Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Analisa Intelijen (STINDUK) Bogor, Stepi Anriani, dalam bedah buku terbitan Gramedia yang berjudul INTELIJEN & PILKADA, menjelaskan bahwa pendekatan Intelijen bisa digunakan bijak. 

Pendekatan Intelijen ampuh melawan politik uang (money politics) yang kerap mewarnai pesta demokrasi di daerah itu. Bahkan, data intelijen yang mumpuni bisa dipakai untuk menyusun strategi pemenangan dan meningkatkan elektabilitas pasangan calon kepala daerah. Meski tetap, sifat dari Intelijen adalah senyap. 

 Mantan Perwira Tinggi TNI yang sejak awal karier berada di lingkup Intelijen TNI dan menjadi Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI hingga 2014, Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto sempat mengungkapkan kepada saya, "Tidak perlu ditanya adakah aksi intelijen jelang pemilu? Jawabannya pasti ada! Malah operasi itu, harus dilakukan jauh sebelum pemilihan apakah itu Pilkada atau Pemilu berlangsung."  

 Soleman melanjutkan, bahwa tidak akan tampak operasi intelijen itu. Tetapi untuk mencirikannya mudah, tinggal dilihat, siapa yang diuntungkan dari gejala -- gejala yang bisa dirasakan jelang pemilihan.

 "Jika ada operasi Intelijen, ketahuan..., maka orang itu, waktu sekolah (intelijen), tidur!"Tutup Jenderal bintang dua ini.

Saya Aiman Witjaksono, Salam.