Reformasi Polri Mandek, Pemerasan Diduga Kembali Terjadi

Tempo.co juga menyoroti kasus pemerasan penonton DWP 2024 yang sempat menjadi perhatian publik. Ini adalah alarm yang sangat keras, bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem kita.

Mengapa Reformasi Polri Jalan di Tempat?

Kita tahu, reformasi kepolisian sudah digulirkan sejak lama. Tapi kenapa, kita seperti berputar-putar di tempat yang sama? Kenapa kasus-kasus pemerasan ini masih saja terjadi, seolah-olah tidak ada efek jera?

Ketika Pengawasan Internal Tidak Lagi Efektif

Salah satu akar masalahnya adalah lemahnya pengawasan internal di kepolisian. Kasus pemerasan yang melibatkan AKBP Bintoro ini, misalnya, terungkap karena adanya gugatan perdata dari tersangka, bukan dari hasil investigasi internal kepolisian. 

Artinya, mekanisme pengawasan yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini seperti "wasit" yang membiarkan pertandingan berjalan curang, tanpa memberikan sanksi kepada pemain yang melanggar aturan. 

Akibatnya, oknum polisi merasa bebas untuk melakukan tindakan yang menyimpang.

Kekerasan dan Pemerasan Masih Jadi Isu Serius

Data dari KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menunjukkan bahwa kekerasan dan pemerasan yang melibatkan anggota Polri masih menjadi isu serius. 

Laporan Hari Bhayangkara 2024 yang dirilis KontraS mencatat 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri sepanjang Juli 2023-Juni 2024. 

Ini adalah angka yang sangat besar dan menunjukkan bahwa upaya reformasi Polri belum menyentuh akar masalah. Lantas, bagaimana kita bisa memperbaiki situasi ini?

Harapan dan Jalan Perubahan POLRI yang Ideal

Meskipun situasi saat ini terlihat suram, kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita harus terus berjuang untuk mewujudkan kepolisian yang lebih baik, yang benar-benar melayani dan melindungi masyarakat.

Kunci untuk Memutus Rantai Kekuasaan

Salah satu langkah penting yang harus segera dilakukan adalah memperkuat pengawasan eksternal terhadap kepolisian. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan internal yang terbukti tidak efektif. 

Harus ada pihak independen yang bisa mengawasi kinerja kepolisian dan memberikan sanksi tegas jika ada anggota yang melanggar aturan.