Bobot Kader DPR Lebih Penting dari Sekedar Jumlah Partai

Kualitas kader, bukan jumlah partai, yang jadi penentu kinerja DPR. Tulisan ini mengupas pentingnya bobot wakil rakyat demi parlemen ideal.

Kita sering mendengar perdebatan tentang jumlah partai politik di DPR. Ada yang bilang semakin banyak partai, semakin representatif suara rakyat. 

Ada pula yang khawatir jumlah partai yang terlalu banyak justru akan mempersulit pengambilan keputusan. 

Namun, pernahkah kita berpikir, apakah persoalan utama DPR benar-benar terletak pada kuantitas partai, ataukah ada faktor lain yang lebih mendasar?

Debat Klasik: Kuantitas atau Kualitas

Bayangkan sebuah orkestra. Apakah keindahan musiknya hanya ditentukan oleh jumlah pemain musiknya? Tentu tidak. 

Kualitas setiap pemain, kemampuan mereka bekerja sama, dan konduktor yang memimpin orkestra, jauh lebih menentukan harmoni yang dihasilkan. 

Begitu pula dengan DPR. Jumlah partai memang penting dalam representasi, tetapi kualitas individu yang duduk di kursi parlemen jauh lebih krusial bagi kinerja lembaga tersebut. 

Perdebatan tentang ambang batas parlemen, meskipun penting, seringkali mengaburkan isu yang lebih mendalam, yaitu kualitas kader partai politik.

Beberapa ahli berpendapat bahwa kualitas partai dan kader yang duduk di parlemen jauh lebih penting daripada sekadar jumlah partai. 

Artinya, sekalipun jumlah partai banyak, jika para wakil rakyatnya berkualitas, mereka tetap mampu bekerja sama demi kepentingan rakyat. 

Sebaliknya, meskipun jumlah partainya sedikit, jika kualitasnya rendah, kinerja DPR tetap tidak akan optimal. Dari sudut pandang saya, pendapat ini sangat relevan. 

Seperti membangun sebuah rumah, kualitas fondasi lebih penting daripada sekadar jumlah batu kali yang digunakan. Fondasi yang kokoh di DPR adalah kualitas para wakil rakyat. 

Mereka harus memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. 

Saya setuju bahwa perdebatan tentang ambang batas parlemen memiliki urgensinya tersendiri, tetapi kita tidak boleh mengabaikan aspek yang lebih mendasar, yaitu kualitas para wakil rakyat itu sendiri.

Kualitas Kader Cerminan Kinerja DPR

Kita sering melihat berita tentang anggota DPR yang terlibat kasus korupsi, kurang aktif dalam persidangan, atau mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. 

Hal ini tentu saja mencoreng citra DPR di mata publik. Jika kita terus-menerus berfokus pada jumlah partai, kita bisa lupa untuk mengevaluasi kualitas para wakil rakyat yang kita pilih. 

Padahal, kualitas inilah yang akan menentukan apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. 

Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat organisasi atau komunitas yang anggotanya sedikit tetapi solid dan efektif dalam bekerja. 

Mereka mampu mencapai tujuan dengan baik karena setiap anggotanya memiliki kualitas dan komitmen yang tinggi. 

Sebaliknya, ada juga organisasi yang anggotanya banyak tetapi kurang efektif karena kurangnya koordinasi dan kualitas individu yang beragam. 

Analogi ini juga berlaku dalam konteks DPR. Kualitas individu dan kualitas sistem kepartaian yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Seperti yang diungkapkan oleh Lucius Karus, peneliti senior Formappi, dalam artikel Tirto.id yang berjudul "Masalah DPR Bukan pada Kuantitas Parpol tapi Kualitas Kerja", masalah utama DPR terletak pada kualitas partai dan kadernya, bukan pada jumlah partai. 

Lucius Karus berpendapat bahwa kualitas partai yang rendah menyebabkan kepentingan elite lebih dominan diperjuangkan di DPR, sehingga kepentingan publik seringkali terabaikan.

Argumen ini diperkuat oleh analisis dari Artikel Hukum Rechtsvinding yang berjudul "Peningkatan Nilai Parliamentary Threshold untuk Meningkatkan Kualitas Pengkaderan Politik di Indonesia". 

Artikel tersebut memberikan contoh perbandingan efektivitas DPR pada Pemilu 1999, di mana terdapat 21 partai, dibandingkan dengan pemilu setelahnya yang jumlah partainya lebih sedikit. 

Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas tidak selalu berkorelasi positif dengan jumlah partai. Justru, pada pemilu 1999, meskipun jumlah partainya lebih banyak, efektivitas pengambilan keputusan dinilai lebih baik. 

Analogi sederhana, bayangkan kita ingin membangun sebuah jembatan. Apakah kita hanya fokus pada jumlah besi yang digunakan, atau juga pada kualitas besi dan keahlian tukang yang membangunnya? 

Tentu saja keduanya penting, tetapi kualitas besi dan keahlian tukang jauh lebih krusial. Begitu pula dengan DPR, kualitas kader dan sistem kepartaian jauh lebih penting daripada sekadar jumlah partai.

Jika kita terus menerus berfokus pada kuantitas partai tanpa memperhatikan kualitasnya, maka kita hanya akan berputar-putar pada masalah yang sama. 

Kinerja DPR tidak akan meningkat secara signifikan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ini akan terus tergerus. 

Sebaliknya, jika kita berfokus pada peningkatan kualitas partai dan kader, maka kita akan melihat dampak yang lebih positif. 

Para wakil rakyat akan lebih kompeten, berintegritas, dan lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. 

Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga legislatif dan pengawas.

Kesimpulan

Oleh karena itu, perbaikan sistem rekrutmen dan pengkaderan partai politik menjadi solusi yang krusial. Partai politik harus lebih selektif dalam memilih kader yang akan diusung menjadi anggota DPR. 

Mereka juga harus memberikan pendidikan politik dan pelatihan yang memadai agar para kader memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan. 

Dengan demikian, kita bisa berharap memiliki DPR yang lebih berkualitas dan mampu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.

*** 

Referensi: 

• Referensi:Tirto.id. (n.d.). Masalah DPR bukan pada kuantitas parpol, tapi kualitas kerja. Diakses pada [tanggal akses], dari https:  //tirto.  id/masalah-dpr-bukan-pada-kuantitas-parpol-tapi-kualitas-kerja-g7t6
• Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). Peningkatan Nilai Parliamentary Threshold untuk Meningkatkan Kualitas Pengkaderan Politik di Indonesia. Diakses pada [tanggal akses], dari https:  //rechtsvinding.  bphn.  go.  id/?page=artikel&berita=889