Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... Administrasi - ASN | Narablog

Minat pada Humaniora, Kebijakan Publik, Digital Marketing dan AI. Domisili Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Demokrasi Indonesia yang Terjebak Status Quo

15 Januari 2025   18:00 Diperbarui: 15 Januari 2025   16:06 38
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi oligarki yang mempertahankan status quo dalam politik. (KOMPAS/HERYUNANTO)

Ini menciptakan ketergantungan yang berbahaya pada tokoh sentral dan menghambat regenerasi yang sangat dibutuhkan dalam sistem politik kita.

Parpol: Antara Stabilitas dan Regenerasi

Status quo kepemimpinan di partai politik Indonesia merupakan masalah serius yang mencerminkan tantangan struktural dan kultural dalam sistem politik nasional. 

Banyak parpol masih beroperasi dengan pola patronase, di mana figur pemimpin utama menjadi simbol kekuasaan dan pusat loyalitas kader. 

Hal ini mengakibatkan stagnasi dalam proses kaderisasi dan regenerasi pemimpin baru.

Musfi Romdoni dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menegaskan bahwa stabilitas parpol sering kali menjadi alasan utama di balik fenomena ini. 

Berganti ketua umum sama dengan merotasi jajaran petinggi partai, yang sering kali membuat internal parpol menjadi rapuh dan bergejolak. 

Dalam konteks ini, PDIP adalah contoh nyata bagaimana personalisasi parpol dapat menghambat demokrasi internal.

Oligarki Mengancam Demokrasi dari Dalam

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada internal partai tetapi juga membuka pintu bagi oligarki. Dalam banyak kasus, biaya politik yang tinggi membuat partai bergantung pada sumbangan dari elite ekonomi. 

Musfi Romdoni menyatakan bahwa mahalnya biaya politik mendorong partai untuk mencari dukungan finansial dari oligarki, yang sering kali mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi.

Kondisi ini berpotensi merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Oligarki dapat memengaruhi kebijakan publik dan keputusan politik dengan cara yang tidak transparan. 

Titi Anggraini, pengamat pemilu, menilai bahwa oligarki tumbuh subur dalam sistem demokrasi Indonesia karena tata kelola partai politik yang belum demokratis dan regulasi yang lemah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun