Pemerintah Indonesia, melalui Badan Gizi Nasional (BGN), menggandeng berbagai pihak, mulai dari koperasi, BUMDes, hingga lembaga negara dan sektor swasta, untuk menjalankan program ini.Â
Hal ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, tetapi juga sebuah upaya untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas, dengan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai salah satu tujuan utama.
Pengelolaan dan Strategi Pelaksanaan
Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya cukup, tetapi juga bergizi.Â
Program ini menggunakan tiga skema pengelolaan utama: dapur BGN, kerja sama dengan lembaga negara, dan kemitraan dengan sektor swasta.Â
Dengan melibatkan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi, program ini memiliki cakupan yang sangat luas dan dapat mencakup lebih banyak daerah yang selama ini tertinggal.
Sumber bahan baku untuk makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat berasal dari komoditas lokal, yang tentunya memberi manfaat lebih besar.Â
Seiring dengan pengelolaan yang baik dan pengawasan oleh tenaga ahli di setiap dapur, kualitas makanan yang disediakan dijaga dengan ketat.Â
Pemerintah memastikan bahwa setiap porsi makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kebersihan dan gizi yang dibutuhkan.
Menurut laporan dari CNN Indonesia, setidaknya 15 juta penerima manfaat diproyeksikan akan menerima manfaat dari program ini pada akhir tahun 2025.Â
Ini adalah angka yang sangat signifikan dan menunjukkan seberapa seriusnya komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.Â
Dengan menggunakan bahan baku lokal, MBG tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat memberdayakan ekonomi daerah.Â