Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... Administrasi - ASN | Narablog

Minat pada Humaniora, Kebijakan Publik, Digital Marketing dan AI. Domisili Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Partisipasi Masyarakat Sebagai Pondasi Kebijakan yang Inklusif

28 Januari 2025   06:00 Diperbarui: 5 Januari 2025   21:34 69
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi partisipasi masyarakat. (KOMPAS/SUPRIYANTO) 

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik penting untuk menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

Di tengah hiruk-pikuk politik dan perdebatan kebijakan yang kerap kita lihat di media, satu hal yang sering terlupakan adalah pentingnya peran masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik. 

Dalam banyak kasus, kebijakan publik seringkali terasa seperti hasil keputusan yang diambil dari atas, tanpa melibatkan suara mereka yang paling terdampak, yaitu masyarakat itu sendiri. 

Namun, partisipasi masyarakat bukanlah sekadar sebuah prosedur administratif. Ini adalah sebuah fondasi yang sangat penting untuk membangun kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan yang paling penting, berkelanjutan. 

Begitu juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030, terutama pada SDG 16 yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, di mana partisipasi masyarakat menjadi aspek yang tak terpisahkan. 

Partisipasi Masyarakat: Fondasi untuk Kebijakan yang Lebih Baik dan Akuntabel 

Secara teori, kebijakan publik seharusnya mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Namun, dalam praktiknya, seringkali kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang marginal. 

Di sini, partisipasi masyarakat masuk sebagai elemen yang dapat mengoreksi ketidaksesuaian tersebut. 

Seperti yang dijelaskan dalam artikel di Kompas, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik bukan hanya soal formalitas, tetapi juga soal membangun kebijakan yang lebih akuntabel dan representatif. 

Tanpa keterlibatan publik, kebijakan yang diterapkan bisa saja tidak efektif atau bahkan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial. 

Misalnya, dalam beberapa kasus pembangunan infrastruktur di daerah tertentu yang dilakukan tanpa mendengarkan aspirasi warga, yang justru menimbulkan masalah sosial yang baru. 

Argumen ini didukung dengan fakta bahwa partisipasi masyarakat dapat mengurangi potensi konflik sosial. 

Ketika masyarakat merasa bahwa mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung merasa dihargai dan dianggap bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan. 

Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia, dengan keanekaragaman sosial dan budaya yang dimilikinya. 

Dalam hal ini, melibatkan masyarakat dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat. 

Model-Partisipasi yang Bisa Diterapkan di Indonesia 

Namun, partisipasi masyarakat itu bukanlah hal yang satu ukuran untuk semua. Setiap daerah, dengan kekhasan sosial, budaya, dan tingkat pendidikan yang berbeda, mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda pula. 

Sebagai contoh, di banyak daerah pedesaan, musyawarah desa atau rapat warga adalah salah satu model yang sudah sangat lama diterapkan dan terbukti efektif dalam menjaring aspirasi masyarakat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Gorontalo, musyawarah desa merupakan mekanisme yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. 

Ini adalah contoh bagaimana tradisi dan budaya lokal bisa dipadukan dengan kebijakan publik yang lebih modern dan terbuka. 

Di sisi lain, dalam konteks perkotaan yang lebih modern dan digital, platform daring bisa menjadi alternatif yang lebih relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Seperti yang dijelaskan dalam artikel di Kompas, penggunaan teknologi memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan inklusif, bahkan bagi mereka yang mungkin kesulitan hadir dalam pertemuan fisik. 

Platform daring dapat membantu masyarakat perkotaan untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa batasan geografis atau waktu. 

Dalam hal ini, penggunaan teknologi menjadi alat yang sangat efektif untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat, memperluas akses informasi, dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. 

Langkah Konkret untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Meningkatkan partisipasi masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah. Ada beberapa langkah konkret yang perlu diambil untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan efektif dan memberikan dampak positif. 

Pertama-tama, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat harus dilakukan secara intensif. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Pendidikan ini juga meliputi pemberian informasi tentang bagaimana mereka bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. 

Kedua, akses informasi juga menjadi elemen yang penting. Tanpa akses yang memadai terhadap informasi kebijakan publik, masyarakat tidak akan bisa memberikan masukan atau bahkan berpartisipasi dalam dialog yang produktif. Sebagai contoh, menurut *UNG Repository, akses terhadap informasi mengenai kebijakan publik sering kali menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa informasi terkait kebijakan mudah diakses dan dipahami oleh publik. Ini termasuk penggunaan berbagai media, dari media cetak, televisi, hingga platform online. 

Ketiga, fasilitasi partisipasi harus dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan inklusif. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok marginal, untuk berpartisipasi. Pemerintah bisa menyediakan platform daring, hotline, atau forum diskusi yang mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, proses partisipasi tidak hanya terbatas pada mereka yang memiliki akses fisik atau sumber daya lebih. 

Mengapa Partisipasi Masyarakat Itu Investasi untuk Masa Depan? 

Kita sering mendengar ungkapan "Partisipasi masyarakat adalah hak, bukan privilege." 

Namun, lebih dari itu, partisipasi masyarakat adalah investasi yang akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. 

Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, mereka lebih cenderung mendukung kebijakan tersebut, karena mereka merasa memiliki kontribusi dalam proses tersebut. 

Sebaliknya, ketika kebijakan diterapkan tanpa partisipasi masyarakat, kita sering melihat adanya penolakan atau protes yang justru menghambat implementasi kebijakan tersebut. 

Selain itu, seperti yang dijelaskan dalam artikel dari Kompas, partisipasi masyarakat membantu menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik. 

Ketika kebijakan dirancang dengan melibatkan masyarakat, kebijakan tersebut tidak hanya relevan tetapi juga lebih tahan terhadap tantangan dan perubahan. 

Proses partisipasi ini sendiri membangun rasa tanggung jawab kolektif, yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, dan berkelanjutan. 

Kesimpulan 

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Sebaliknya, ini adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya dalam bidang perdamaian dan stabilitas (SDG 16). 

Seiring dengan kebutuhan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan efektif, kita harus mengakui bahwa partisipasi masyarakat adalah alat yang sangat ampuh untuk mencapainya. 

Dengan berbagai model partisipasi yang dapat diterapkan, baik itu musyawarah desa maupun platform digital, kita bisa memastikan bahwa suara masyarakat terdengar, dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. 

Maka dari itu, pendidikan, akses informasi, dan fasilitasi partisipasi adalah langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka. 

Inilah investasi yang akan membawa kita pada masa depan yang lebih inklusif, damai, dan berkelanjutan. 

*** 

Referensi: 

  • KOMPAS.com. (2022, March 15). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik. https: //nasional. kompas. com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat-dalam-kebijakan-publik 
  • Ung Repository. (n.d.). Partisipasi dalam Perspektif Kebijakan Publik. https: //repository. ung.ac.id/get/simlit_res/1/327/Partisipasi-Dalam-Perspektif-Kebijakan-Publik.pdf

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Jalan Braga Bandung, Ketika Bebas Kendaraan!

7 bulan yang lalu
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun