Komitmen Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi Global

Indonesia berkomitmen kuat dalam kolaborasi anti-korupsi global, mendukung perdamaian dan stabilitas dunia melalui kebijakan konkret.

Korupsi bukanlah masalah yang baru di Indonesia. Sejak dulu, isu ini sudah mengakar kuat dalam sistem pemerintahan, bisnis, dan bahkan budaya masyarakat. 

Namun, meskipun tantangan tersebut tak kunjung habis, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam upaya melawan korupsi, tak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dalam skala global.

Komitmen Indonesia terhadap Kolaborasi Anti-Korupsi Global

Untuk memahami komitmen Indonesia terhadap pemberantasan korupsi global, kita perlu melihat langkah-langkah yang telah diambil Indonesia dalam kerjasama internasional. 

Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2006, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. 

Ini bukan sekadar formulasi hukum, tetapi juga komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam gerakan global melawan korupsi.

Menurut Berkas DPR RI, ratifikasi UNCAC adalah dasar hukum yang memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan kerja sama internasional dalam berbagai aspek, seperti pencegahan korupsi, penegakan hukum, hingga pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal. 

Ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengikuti arus global, tetapi berperan aktif dalam mendorong negara-negara lain untuk bertindak lebih tegas dalam pemberantasan korupsi.

Partisipasi Indonesia dalam UNCAC juga membuka pintu untuk terlibat dalam berbagai forum internasional yang fokus pada upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. 

Sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak hanya berfokus pada kebijakan domestik tetapi juga aktif dalam inisiatif regional, seperti yang tercermin dalam keterlibatannya dengan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).

Langkah-langkah Konkret yang Ditempuh Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi

Selain menjadi bagian dari perjanjian internasional, Indonesia juga mengambil langkah konkret dalam pemberantasan korupsi di dalam negeri. 

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu upaya nyata yang patut diperhitungkan. 

KPK telah berhasil menindak banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara maupun pengusaha besar, dan dengan tegas memberikan contoh bahwa tidak ada yang kebal dari hukum.

Namun, tidak hanya KPK yang berperan. Seiring waktu, berbagai reformasi kebijakan telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem administrasi publik dan meningkatkan transparansi. 

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan teknologi dalam sektor publik untuk mempermudah pengawasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

Program e-Government yang diterapkan di berbagai instansi pemerintahan bertujuan untuk meminimalisir potensi korupsi dengan mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan publik.

Data statistik menunjukkan bahwa kebijakan ini mulai memberikan dampak positif. 

Misalnya, dalam laporan yang dipublikasikan oleh Proceeding UNP Kediri, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat korupsi di beberapa sektor, meskipun masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. 

Keberhasilan ini bisa dianggap sebagai langkah kecil menuju perubahan besar dalam menciptakan Indonesia yang lebih transparan dan bebas dari korupsi.

Namun, meskipun ada banyak prestasi yang patut diapresiasi, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa masalah korupsi masih mengakar kuat di beberapa bagian pemerintahan dan sektor swasta. 

Oleh karena itu, kolaborasi internasional tetap diperlukan untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi di tingkat nasional.

Dampak Indonesia terhadap Pencapaian SDGs 2030

Kontribusi Indonesia terhadap pemberantasan korupsi global bukan hanya menjadi tanggung jawab domestik, tetapi juga bagian dari upaya internasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. 

Salah satu poin yang sangat relevan adalah Poin 16, yang berbicara tentang "Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat". 

Dalam konteks ini, Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi menjadi landasan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

Sumber dari Portal AHU menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya memerangi korupsi di dalam negeri, tetapi juga berperan dalam upaya internasional melalui forum-forum seperti PBB. 

Di sini, Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama internasional dalam pengembalian aset korupsi dan perampasan aset yang hasilnya digunakan untuk kegiatan ilegal. 

Program pertukaran informasi antar negara menjadi kunci dalam mengungkap transaksi mencurigakan dan mencegah terjadinya tindak pidana lintas negara.

Dalam hal ini, Indonesia secara aktif menyerukan pentingnya kolaborasi antar negara dalam mengatasi masalah yang sifatnya lintas batas, seperti perampokan aset dan pencucian uang. 

Kerja sama ini tentu saja mendukung pencapaian tujuan SDGs, yang pada akhirnya akan memperkuat perdamaian dan stabilitas global.

Tindakan Nyata untuk Perubahan Global

Sebagai warga negara yang hidup di Indonesia, saya cukup bangga dengan langkah-langkah yang telah diambil pemerintah untuk mengatasi korupsi. 

Tentu, perjalanan kita masih panjang. Korupsi adalah masalah yang kompleks, dan tidak ada satu solusi instan untuk mengatasinya. 

Namun, dengan adanya komitmen nyata dari pemerintah Indonesia untuk tidak hanya menanggulangi korupsi di dalam negeri tetapi juga berperan aktif dalam kerja sama internasional, saya percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi.

Seperti yang telah dijelaskan, Indonesia tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. 

Ratifikasi UNCAC, partisipasi aktif dalam forum internasional, serta kebijakan-kebijakan yang menekankan transparansi dan pencegahan korupsi menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah prioritas utama. 

Dampak dari langkah-langkah ini pun mulai terlihat, meski kita semua tahu masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Kesuksesan Indonesia dalam pemberantasan korupsi tidak hanya memberi manfaat bagi rakyat Indonesia, tetapi juga untuk masyarakat internasional. 

Dengan mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang diinginkan oleh SDGs, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kancah global dan menjadi contoh bagi negara lain yang tengah berjuang melawan korupsi.

*** 

Referensi:

• Berkas DPR RI. (2006). BKSAP - 9: Ratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi [PDF]. https: //berkas. dpr. go. id/akd/dokumen/BKSAP-9-4670c4197807449aff16fd60c64dbe75.pdf
• Proceeding UNP Kediri. (n.d.). Artikel tentang pemberantasan korupsi dan dampaknya di Indonesia. https: //proceeding. unpkediri. ac. id/index.php/seinkesjar/article/download/5537/3955/20864
• Portal AHU. (n.d.). Pemerintah Indonesia serukan kerjasama internasional dalam perangi korupsi di konvensi PBB. https: //portal. ahu. go. id/id/detail/75-berita-lainnya/2966-dalam-konvensi-pbb-pemerintah-indonesia-serukan-kerjasama-internasional-dalam-perangi-korupsi