KPK dan Perannya dalam Mewujudkan SDGs

Ketika sistem pemerintahan berfungsi dengan baik dan tidak ada celah bagi praktik korupsi, maka alokasi sumber daya untuk pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurut Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam sebuah penelitian, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi sangat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

UGM menegaskan bahwa pemerintahan yang bebas dari korupsi memberikan peluang yang lebih besar untuk mengalokasikan dana pembangunan ke sektor-sektor yang paling membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi oleh KPK adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Korupsi tidak hanya merusak reputasi lembaga negara, tetapi juga menggerogoti fondasi pembangunan yang sudah dibangun dengan susah payah. 

Secara langsung, korupsi menghambat alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Anggaran untuk pendidikan, misalnya, bisa diselewengkan, sehingga akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi terbatas. 

Begitu pula dengan sektor kesehatan, yang sering kali menjadi korban dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat yang paling rentan.

Korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan pemerintah. 

Ketika masyarakat merasa bahwa uang negara disalahgunakan, mereka akan semakin kehilangan kepercayaan pada sistem pemerintahan. 

Hal ini tentu saja menciptakan ketidakstabilan sosial yang dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri.