Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah, Jaminan Keamanan Lokal dan Nasional

Keamanan di era modern bukan hanya tugas aparat, tapi kolaborasi erat masyarakat dan pemerintah demi perdamaian berkelanjutan.

Ketika membicarakan keamanan, kita sering membayangkan polisi, tentara, atau bahkan teknologi canggih seperti kamera pengawas. 

Tapi pernahkah kita berpikir bahwa keamanan juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri? 

Inilah yang disebut tata kelola keamanan berbasis masyarakat, sebuah pendekatan yang ternyata punya peran penting dalam mencapai tujuan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat.

Keamanan yang Berawal dari Rumah Kita Sendiri

Kita semua tahu, Indonesia adalah negara besar dengan keberagaman budaya, suku, dan agama. Tapi di balik keragaman ini, tantangan keamanan juga tak kalah besar. 

Konflik sosial, kejahatan, hingga ketimpangan sering menjadi isu utama. Di sinilah tata kelola keamanan berbasis masyarakat masuk. 

Menurut Osborne dan Gaebler dalam buku mereka Reinventing Government (1992), melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Coba bayangkan. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam kebijakan keamanan, mereka akan lebih peduli. 

Contohnya sederhana: sistem ronda malam yang dulu populer. Dengan cara ini, masyarakat menjaga lingkungannya sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (2018).

Administrasi Publik sebagai Penggerak Utama

Tentu saja, melibatkan masyarakat bukan berarti pemerintah lepas tangan. Justru, peran administrasi publik sangat penting sebagai fasilitator.