Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah, Jaminan Keamanan Lokal dan Nasional

Mereka yang harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat ini berjalan efektif dan terkoordinasi. Misalnya, melalui pelatihan atau menyediakan platform untuk berdiskusi. 

Seperti yang dijelaskan dalam Community Policing: A Contemporary Perspective oleh Jones (2014), kemitraan antara masyarakat dan aparat keamanan dapat meningkatkan kepercayaan dan efektivitas dalam menangani kejahatan.

Di Indonesia, konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Lihat saja bagaimana program seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) diterapkan di beberapa daerah. 

Tapi, tantangannya adalah bagaimana membuat program-program ini lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan dengan SDGs 2030

Kenapa semua ini penting? Karena dunia punya agenda besar: SDGs 2030. 

Salah satu tujuannya adalah menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. UNDP menekankan bahwa tata kelola yang inklusif dan partisipatif adalah kunci untuk mencapainya. 

Dengan melibatkan masyarakat, kita tidak hanya menciptakan rasa aman, tapi juga memperkuat kelembagaan. 

Menurut Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Bappenas, 2017), Indonesia sudah berkomitmen untuk mengintegrasikan pendekatan ini dalam kebijakan nasionalnya.

Ambil contoh konflik agraria yang sering terjadi di Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, konflik semacam ini bisa dicegah. 

Partisipasi masyarakat menciptakan rasa kepemilikan atas keputusan yang diambil, sehingga mengurangi potensi gesekan.

Tantangan dan Peluang

Tentu saja, pendekatan ini tidak tanpa tantangan. Masih ada anggapan bahwa urusan keamanan adalah tugas pemerintah semata.