Meningkatkan Tata Kelola, Mengatasi Korupsi

Tata kelola pemerintahan Indonesia 2024: kemajuan digital, tantangan korupsi, dan dorongan keberlanjutan ESG. 

Tahun 2024 menandai sebuah titik balik penting bagi upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. 

Dari digitalisasi yang semakin maju hingga dorongan untuk menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam sektor bisnis, ada banyak hal yang patut disyukuri. 

Namun, di balik capaian tersebut, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan korupsi dan birokrasi yang lamban.

Kemajuan dalam Digitalisasi Pemerintahan: Langkah Positif yang Perlu Diperluas

Salah satu pencapaian paling signifikan dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia adalah digitalisasi layanan publik. 

Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Kompas, disebutkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mendapatkan predikat "Sangat Baik" dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023 dengan skor indeks 3,72, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2,60. 

Digitalisasi ini mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan, mulai dari pembuatan dokumen hingga pengajuan izin, yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga.

Namun, peningkatan ini tak boleh berhenti hanya pada angka. Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah pemerataan akses terhadap digitalisasi. 

Di banyak daerah, khususnya di pelosok, masih banyak layanan yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem digital. 

Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga infrastruktur dan budaya administratif yang perlu berubah agar sistem ini bisa benar-benar bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.