Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... Administrasi - ASN | Narablog

Minat pada Humaniora, Kebijakan Publik, Digital Marketing dan AI. Domisili Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Hasto dan KPK Terjerat Jaring Politik Berkarat

24 Desember 2024   19:26 Diperbarui: 24 Desember 2024   19:26 116
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tengah memberikan keterangan (Kompas/Hendra A Setyawan)

KPK menetapkan Hasto tersangka, memperlihatkan simpang siur penegakan hukum di antara pusaran kepentingan politik. 

Di penghujung tahun 2024, panggung politik Indonesia kembali bergejolak. Penetapan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, sebagai tersangka oleh KPK membawa kita pada diskusi tentang independensi lembaga penegak hukum di negeri ini. 

Kasus ini adalah cerminan dinamika politik Indonesia yang kompleks, ketika batas antara penegakan hukum dan kepentingan politik semakin kabur.

Kronologi yang Menimbulkan Tanda Tanya

Berdasarkan laporan CNN Indonesia, penetapan tersangka Hasto pada 23 Desember 2024 berkaitan erat dengan kasus Harun Masiku, politisi PDIP yang hingga kini masih buron. 

Harun Masiku sendiri menjadi tersangka dalam kasus suap senilai Rp 140 juta kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, terkait pengurusan PAW anggota DPR. 

Dalam kasus ini, menurut CNBC Indonesia, Hasto diduga berperan mengatur pertemuan antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan.

Menariknya, Detik.com melaporkan bahwa penetapan tersangka ini muncul hanya beberapa hari setelah Hasto melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan pasca Pemilu 2024, termasuk soal netralitas penyelenggara pemilu dan dugaan intervensi dalam proses demokrasi. 

PDIP, seperti dikutip Suara.com, mempertanyakan momentum penetapan tersangka yang dinilai mencurigakan, mengingat peristiwa suap tersebut telah terjadi jauh sebelumnya.

Politisasi Hukum: Pola yang Berulang

Kasus Hasto menambah daftar panjang fenomena politisasi hukum di Indonesia. 

Menurut CNBC Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya ada lima kasus serupa ketika tokoh-tokoh yang vokal mengkritik pemerintah secara mendadak berhadapan dengan kasus hukum. 

Belum hilang dari ingatan, kasus Tom Lembong yang juga mendapat 'surat cinta' dari Kejaksaan, plus langsung ditangkap. 

Hemat saya, ini bisa jadi pola sistematis ketika hukum dijadikan instrumen untuk meredam suara-suara kritis.

Viva mencatat bahwa penanganan kasus Hasto memiliki kesamaan pola dengan kasus-kasus sebelumnya. 

Kritik terhadap pemerintah, diikuti dengan "pengungkapan" kasus hukum lama yang mendadak menjadi prioritas. 

Pola ini semakin mengkhawatirkan karena terjadi di era demokrasi, ketika checks and balances seharusnya berjalan lebih baik.

KPK di Bawah Bayang-bayang Kekuasaan

CNN Indonesia melaporkan perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan KPK, yang kini didominasi oleh figur-figur dari kepolisian dan orang-orang yang ditunjuk langsung oleh presiden. 

Perubahan ini berdampak nyata pada independensi lembaga. 

Sebagai contoh, sejak perubahan UU KPK dan restrukturisasi kepemimpinan, penanganan kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh dekat dengan pemerintah cenderung melambat, sementara kasus-kasus yang melibatkan oposisi diproses dengan cepat.

Perspektif Hukum dalam Penetapan Tersangka

Dari sisi hukum, penetapan Hasto sebagai tersangka didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang berkaitan dengan tindak pidana suap dan penyertaan dalam tindak pidana. 

Detik.com melaporkan bahwa bukti-bukti yang digunakan KPK sebagian besar merupakan bukti lama dari kasus Harun Masiku. 

Hal ini berpotensi menimbulkan penafsiran sebagai indikasi selective justice, ketika penegakan hukum tampak lebih dipengaruhi oleh momentum politik daripada urgensi kasus itu sendiri.

Dampak Politik dan Erosi Kepercayaan Publik

Jawa Pos melaporkan bahwa penolakan tegas PDIP terhadap proses hukum ini turut menciptakan gelombang ketidakpercayaan publik yang signifikan. 

Sebagai partai terbesar di Indonesia dengan basis massa yang kuat, sikap PDIP ini berpotensi memicu gejolak politik yang lebih luas. 

Viva mencatat pernyataan keras Megawati yang menyebut kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi politik, menambah tensi dalam hubungan antara partai oposisi dan pemerintah.

CNBC Indonesia mengungkapkan bagaimana kasus ini telah mempengaruhi persepsi publik terhadap independensi KPK. 

Saya melihat ini sebagai titik kritis ketika kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sedang dipertaruhkan. 

Ketika lembaga antikorupsi dipersepsikan sebagai alat politik, legitimasinya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi mulai dipertanyakan.

Kesimpulan

Ketika lembaga penegak hukum dapat dengan mudah dipengaruhi kepentingan politik, prinsip checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi mulai goyah. 

Dalam pandangan saya, ini bukan sekadar kasus hukum biasa, melainkan simptom dari masalah yang lebih mendalam dalam sistem demokrasi kita, yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa.

***

Referensi:

  • CNN Indonesia. (2024, December 24). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK.  [https:  //www.  cnnindonesia.  com/nasional/20241224083629-12-1180495/sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-jadi-tersangka-kpk].
  • Kompas. (2024, December 24). Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Dikabarkan Jadi Tersangka di KPK. [https:  //nasional.  kompas.  com/read/2024/12/24/09114411/sekjen-pdi-p-hasto-kristiyanto-dikabarkan-jadi-tersangka-di-kpk].
  • CNBC Indonesia. (2024, December 24). Ramai Kabar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tersangka KPK, Buka Suara. [https:  //www.  cnbcindonesia.  com/news/20241224102726-4-598406/ramai-kabar-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-tersangka-kpk-buka-suara].
  • CNN Indonesia. (2024, December 24). Pernyataan KPK Soal Status Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. [https:  //www.  cnnindonesia.  com/nasional/20241224103132-12-1180551/pernyataan-kpk-soal-status-tersangka-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto].
  • Suara.com. (2024, December 24). Hasto Kristianto Jadi Tersangka KPK, Pernah Sambut Kaesang Masuk PDI Perjuangan. [https:  //www.  suara.  com/bisnis/2024/12/24/124553/hasto-kristianto-jadi-tersangka-kpk-pernah-sambut-kaesang-masuk-pdi-perjuangan].
  • Detik.com. (2024, December [Date Needed]). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tersangka KPK. [https:  //news.  detik.  com/berita/d-7701059/sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-tersangka-kpk].
  • Detik.com. (2024, December [Date Needed]). Sekjen PDIP Hasto Tersangka KPK, Ini Jeratan Pasalnya. [https:  //news.  detik.  com/berita/d-7701121/sekjen-pdip-hasto-tersangka-kpk-ini-jeratan-pasalnya].
  • Liputan6.com. (2024, December [Date Needed]). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dikabarkan Jadi Tersangka, Ini Kata KPK. [https:  //www.  liputan6.  com/news/read/5848922/sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-dikabarkan-jadi-tersangka-ini-kata-kpk].
  • Jawa Pos. (2024, December [Date Needed]). Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK, PDIP Sebut Politisasi Hukum. [https:  //www.  jawapos.  com/politik/015454581/hasto-kristiyanto-jadi-tersangka-kpk-pdip-sebut-politisasi-hukum].
  • Viva.co.id. (2024, December [Date Needed]). 3 Pernyataan Keras Megawati Jika Benar Hasto Ditersangkakan KPK. [https:  //www.  viva.  co.  id/berita/politik/1783988-3-pernyataan-keras-megawati-jika-benar-hasto-ditersangkakan-kpk].

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun