Pramono-Rano Menang, Gugatan MK Menantang

Jika Anda mengikuti perkembangan Pilgub DKI Jakarta 2024, pasti sudah mendengar kabar mengejutkan dari hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota. 

Berdasarkan data resmi KPU yang dilaporkan CNN Indonesia, pasangan Pramono Anung-Rano Karno berhasil meraih 2.183.239 suara atau setara 50,07% dari total suara sah. 

Angka ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena margin kemenangan yang sangat tipis untuk ukuran kemenangan satu putaran.

Di sisi lain, berdasarkan data yang sama, pasangan Ridwan Kamil-Suswono hanya mampu mengumpulkan 1.718.160 suara (39,40%), sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana tertinggal jauh dengan 459.230 suara (10,53%). 

Menariknya, seperti yang dijelaskan dalam laporan CNN Indonesia, hasil ini belum final karena masih akan melalui proses rekapitulasi di tingkat provinsi pada tanggal 7-9 Desember 2024.

Ketika berbicara tentang potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), ada beberapa aspek menarik yang perlu kita cermati. 

Menurut analisis pakar politik Ali Rifan yang dikutip CNN Indonesia, peluang untuk memenangkan gugatan di MK sangatlah kecil. 

Hal ini terutama terkait dengan posisi unik Pramono-Rano yang berasal dari kubu non-penguasa, sebuah faktor yang justru memperkuat legitimasi kemenangan mereka.

Dari sisi hukum, berdasarkan UU No.2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perolehan suara di atas 50% sudah memenuhi syarat untuk kemenangan satu putaran. 

Namun, seperti yang diatur dalam pasal 157 Ayat (5) UU No.10/2016 tentang Pilkada, setiap calon kepala daerah memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke MK dalam waktu maksimal tiga hari kerja setelah pengumuman resmi hasil perhitungan suara.

Tantangan terbesar dalam proses gugatan, menurut analisis di Detik News, adalah pembuktian adanya kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). 

Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan menegaskan bahwa bukti TSM sangat sulit dibuktikan, apalagi ketika pemenang justru berasal dari kubu non-penguasa. 

Pendapat ini diperkuat oleh Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati yang dikutip CNN Indonesia, yang menyatakan bahwa bahkan tingkat partisipasi yang rendah pun tidak bisa dijadikan alasan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Dalam konteks politik yang lebih luas, posisi Pramono-Rano yang diusung PDIP – partai yang notabene bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo-Gibran – menambah dimensi menarik dalam analisis ini. 

Menurut kajian yang dimuat di Tribun News, situasi ini justru memperkuat argumentasi bahwa proses pemilihan telah berjalan secara fair dan demokratis.

Yang tidak kalah pentingnya adalah peran pengawasan publik dalam proses ini. 

Seperti yang ditekankan oleh para pengamat dalam laporan CNN Indonesia, masyarakat perlu aktif mengawal proses rekapitulasi di tingkat provinsi. 

Penjagaan bukti C1 dan dokumentasi yang baik menjadi kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan.

Pengalaman dari Pilpres 2024 yang baru lalu, seperti yang diulas dalam Liputan6, menunjukkan bahwa MK sangat ketat dalam menilai bukti-bukti dugaan pelanggaran pemilu. 

Bahkan ketika ada tiga hakim yang memiliki pendapat berbeda terkait penggunaan sumber daya negara seperti bansos atau mobilisasi aparatur negara, gugatan tetap ditolak karena kurangnya bukti yang meyakinkan.

Peluang gugatan hasil Pilgub Jakarta 2024 ini membawa kita pada pemikiran yang lebih dalam tentang makna demokrasi. 

Terlepas dari keputusan untuk mengajukan gugatan atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana proses demokratis ini bisa berjalan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat Jakarta, dan Indonesia secara umum, perlu tetap waspada dan berpartisipasi aktif dalam mengawal jalannya demokrasi. 

Seperti yang disampaikan para pengamat dalam berbagai media yang dikutip di atas, legitimasi sebuah kemenangan tidak hanya ditentukan oleh angka-angka di kertas suara, tetapi juga oleh proses yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Mari kita tunggu bagaimana drama politik ini akan berkembang dalam beberapa hari ke depan.

***

Referensi:

• Detik News. (2024, December 5). Analisis Pakar Usai Debat Perdana Pilkada Jakarta: Siapa Unggul? [Online]. Tersedia: https: //news. detik. com/pilkada/d-7577137/analisis-pakar-usai-debat-perdana-pilkada-jakarta-siapa-unggul
• Liputan6. (2024, December 6). Ucapan 'Saya Titip' Jokowi di Pilkada 2024, Analisis dari Sudut Pandang Pengamat Politik. [Online]. Tersedia: https: //www. liputan6. com/hot/read/5806255/ucapan-saya-titip-jokowi-di-pilkada-2024-analisis-dari-sudut-pandang-pengamat-politik
• CNN Indonesia. (2024, December 6). Apa Mungkin Hasil Pilgub Jakarta Berubah Jika Ridwan Kamil Gugat ke MK. [Online]. Tersedia: https: //www. cnnindonesia. com/nasional/20241206100613-617-1174375/apa-mungkin-hasil-pilgub-jakarta-berubah-jika-ridwan-kamil-gugat-ke-mk/