Mengapa Standar Hidup Versi BPS Perlu Ditinjau Ulang?

Sebagai ilustrasi, banyak pekerja pabrik menghadapi situasi di mana pendapatan mereka hanya cukup untuk menutupi biaya tempat tinggal dan makanan sehari-hari. 

Kondisi ini menyulitkan mereka untuk menabung atau bahkan mempertimbangkan biaya pendidikan anak di masa depan. 

Jika standar hidup layak terus didefinisikan dengan angka yang minim, peluang buruh untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik menjadi semakin sulit.

Pendidikan dan Kesehatan: Korban Terbesar

Selain buruh, sektor pendidikan dan kesehatan juga terdampak oleh kebijakan terkait standar hidup layak ini. 

Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa pada 2024 lebih dari 4 juta anak mengalami putus sekolah. 

Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan banyak keluarga untuk menanggung biaya pendidikan, bahkan di sekolah negeri yang seharusnya lebih terjangkau. Padahal, pendidikan merupakan fondasi penting untuk masa depan yang lebih baik. 

Tanpa pendidikan yang memadai, generasi muda Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam bersaing secara global di masa depan.

Situasi serupa terjadi di sektor kesehatan. Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 mencatat bahwa hampir 30 persen masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan. 

Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh biaya obat yang tinggi, tetapi juga oleh kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai di berbagai daerah. 

Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan memilih pengobatan alternatif karena biaya di puskesmas dianggap terlalu mahal. 

Jika akses terhadap pendidikan dan kesehatan terus diabaikan, maka sulit untuk memastikan bahwa kebutuhan hidup yang layak benar-benar terpenuhi bagi semua lapisan masyarakat.

Statistik yang Menipu