Penurunan ini menunjukkan bahwa publik mulai lebih permisif terhadap praktik korupsi, atau setidaknya skeptis terhadap kemampuan pemerintah untuk memberantasnya.
Di tengah tren ini, langkah mundur seorang pejabat di tengah kasus hukum bisa saja dilihat sebagai upaya untuk menghindar daripada menghadapi persoalan secara langsung.
Apa Dampaknya bagi Publik?
Pengunduran diri Sahbirin Noor dapat menciptakan preseden yang berbahaya.Â
Dalam dunia politik kita, langkah seperti ini sering kali dianggap "jalan keluar mudah."Â
Dibanding menyelesaikan masalah, tindakan ini justru membuka celah bagi pejabat lain untuk mengikuti pola yang sama.Â
Jika ini terus terjadi, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap integritas para pemimpin.
Bayangkan saja, bagaimana anggapan rakyat yang sudah negatif pada sistem hukum dan politik kita jika pengunduran diri seperti ini berulang kali terjadi?Â
Padahal, yang dibutuhkan adalah akuntabilitas dan komitmen untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum secara tuntas. Ini bukan sekadar soal citra, tapi soal kepercayaan rakyat yang semakin terkikis.
Akuntabilitas: Harga Mati untuk Pemimpin Publik
Bagi saya, inti persoalan ini sebenarnya sederhana, akuntabilitas.Â
Seorang pemimpin harus bertanggung jawab, baik kepada rakyat maupun kepada hukum.Â
Pengunduran diri mungkin terlihat sebagai langkah bijak untuk menjaga stabilitas, tapi tanpa proses hukum yang jelas, langkah ini hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya.
