Menariknya, ketika kita membicarakan tentang definisi “negarawan”, kelompok masyarakat dengan pendidikan tinggi melihat negarawan sebagai sosok yang tidak hanya mengutamakan rakyat, tetapi juga negara secara keseluruhan.
Artinya bagi mereka, seorang pemimpin yang ideal adalah yang bisa menyeimbangkan kedua kepentingan ini tanpa mencampuradukkan kepentingan pribadi atau kelompok.
Tetapi pertanyaannya, di mana kita bisa menemukan sosok seperti itu di tengah kondisi politik kita saat ini
Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Publik
Penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024, yang tercatat hanya sebesar 3,85 dari 3,92 pada tahun sebelumnya, adalah indikasi bahwa permisivitas masyarakat terhadap korupsi semakin meningkat (Badan Pusat Statistik, 2024).
Di sisi lain, Transparency International melaporkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mandek di angka 34 dari skala 100 pada tahun 2023, menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara (Transparency International, 2023).
Ini adalah peringatan keras. Angka-angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah berada pada titik kritis.
Tentu saja, korupsi yang melibatkan berbagai tokoh penting seperti mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, semakin memperkuat pandangan bahwa korupsi adalah masalah sistemik di negeri ini.
Thomas ditangkap karena kasus korupsi impor gula yang menyebabkan kerugian besar bagi negara (Reuters, 2024).
Saya berpikir, jika seorang pejabat yang seharusnya menjadi contoh moral justru terlibat dalam praktik yang mencederai kepercayaan rakyat, bagaimana masyarakat bisa percaya pada institusi yang mereka wakili?
Kasus ini hanyalah puncak gunung es. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya 791 kasus korupsi yang melibatkan 1.695 tersangka pada tahun 2023.
Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya (Kompas, 2024).
