Di satu sisi, transformasi digital yang digalakkan pemerintah menunjukkan hasil positif, memberi secercah optimisme bagi penerapan Agile.Â
Tapi, tanpa dukungan menyeluruh dan pemahaman mendalam dari semua pihak, Agile mungkin hanya akan menjadi wacana yang tertinggal oleh realitas.Â
Apakah ini mungkin? Mungkin saja. Namun, jalan panjang ini membutuhkan dedikasi tak hanya dari segelintir, tetapi dari seluruh jajaran birokrasi.
Jadi, pertanyaannya kini: apakah ASN kita benar-benar siap meninggalkan zona nyaman dan mengadopsi perubahan besar ini, atau akan tetap bertahan pada pola lama yang serba pasti?
***
Referensi:Â
- Zulyani, E. P. (2020). Agile Government dalam Mewujudkan Birokrasi yang Berkelas Dunia. Jurnal Spirit Publik, 15(1), 1-12.Â
- Dewi, L. P. R. S., & Suardana, I. B. R. (2023). Reflections of Agile Governance in Public Services in the Digital Age. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 8(1), 1-10.Â
- Permatasari, A., & Muttaqin, M. I. (2023). Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(2), 187-201.Â
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Indonesia Naik 13 Peringkat pada UN E-Government Survey 2024, Menteri PANRB: Kolaborasi Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah melalui SPBE.Â
- Anas, A. A. (2024). Anti Mainstream Bureaucracy. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H