Wacana tentang kabinet zaken kembali mencuat, seiring dengan rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menerapkan konsep ini dalam pemerintahannya nanti.
Sebagai orang awam, saya tertarik untuk menggali lebih dalam tentang apa sebenarnya kabinet zaken ini dan bagaimana prospek penerapannya di Indonesia.
Kabinet zaken, secara sederhana, adalah kabinet yang diisi oleh para ahli atau profesional di bidangnya, bukan oleh politisi partai.
Ide ini terdengar menarik.
Bayangkan saja, kementerian-kementerian kita diisi oleh orang-orang yang benar-benar paham seluk-beluk pekerjaannya, bukan sekadar politisi yang kadang lebih sibuk mengurus kepentingan partainya.
Namun, dalam dunia politik yang penuh intrik, apakah konsep ideal ini bisa benar-benar diterapkan?
Mari kita lihat dari kacamata Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh para ahli.
Menurut Martin dan Vanberg (2019), dalam sistem demokrasi parlementer, pembentukan kabinet selalu melibatkan negosiasi dan tawar-menawar antar partai.
Setiap partai punya kepentingan sendiri dan ingin mendapatkan jatah kursi di kabinet.
Nah, di sinilah letak dilema Prabowo nantinya.
Di satu sisi, dia ingin membentuk kabinet yang profesional.
