Kepercayaan Publik Sekarat oleh Gaya Hidup Mewah Pejabat

Gaya hidup mewah keluarga pejabat tinggi negara selalu menjadi sorotan publik, tak terkecuali anak dan menantu Presiden Jokowi. 

Unggahan Erina Gudono, istri Kaesang Pangarep, di media sosial yang menampilkan gaya hidup glamor telah memicu kontroversi dan memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya gratifikasi. 

Fenomena ini menyoroti betapa cepatnya masyarakat Indonesia 'naik darah' jika melihat pejabat (dan keluarganya) menampilkan gaya hidup bermewah-mewah.

Menurut penelitian Dema Tesniyadi (2023), persepsi masyarakat terhadap gaya hidup hedonis pejabat pemerintah cenderung negatif dan dapat menurunkan kepercayaan publik[2]. 

Temuan ini menjelaskan mengapa unggahan Erina Gudono begitu cepat memicu reaksi negatif. Masyarakat Indonesia tampaknya memiliki ekspektasi tinggi terhadap kesederhanaan pejabat dan keluarganya, terlepas dari kekayaan pribadi yang mungkin mereka miliki.

Peran media sosial dalam membentuk opini publik terkait gaya hidup pejabat negara juga tidak bisa diremehkan. 

Anang Sujoko (2022) menemukan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk dan menyebarkan opini publik tentang gaya hidup pejabat, yang pada gilirannya mempengaruhi diskusi politik di Indonesia[8]. 

Dalam kasus Erina Gudono, unggahan pribadinya di media sosial menjadi bahan julid netizen, menunjukkan bagaimana batas antara kehidupan pribadi dan publik semakin kabur di era digital. 

Yang patut dipertanyakan adalah respon Istana terhadap kontroversi ini. 

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pihak pemerintah enggan menanggapi pertanyaan perihal gaya hidup Kaesang[7]. Sikap "no comment" ini bertentangan dengan rekomendasi dari studi oleh Deddy Mulyana (2023) yang menekankan pentingnya transparansi informasi dan kecepatan respon dalam menangani krisis kepercayaan publik[3]. 

Strategi komunikasi yang diambil Istana dalam menanggapi kontroversi ini tampaknya kurang efektif. Alih-alih memberikan penjelasan yang transparan, pihak Istana memilih untuk menghindari isu tersebut. 

Padahal, menurut Mulyana, konsistensi pesan dan kecepatan respon sangat penting dalam menangani krisis kepercayaan publik[3]. Sikap menghindar ini justru bisa memperburuk persepsi masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga, mengingatkan bahwa di era masyarakat post-modern, bagaimana seseorang menampilkan dirinya di hadapan orang lain dipengaruhi oleh konstruksi dirinya menyikapi tuntutan masyarakat dan kepentingan yang melatarbelakanginya[1]. 

Dalam konteks ini, unggahan Erina Gudono mungkin hanya mencerminkan gaya hidup pribadinya, namun karena statusnya sebagai menantu presiden, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari ekspektasi publik terhadap keluarga pejabat negara. 

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai kesederhanaan dan menuntut hal yang sama dari para pemimpinnya. Dr. Rahmat Muhammad, pakar sosiologi dari Universitas Hasanuddin, menegaskan bahwa gaya hidup sederhana harus diprioritaskan oleh pejabat negara, walaupun mereka memiliki kekayaan pribadi[6]. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dan realitas gaya hidup keluarga pejabat.

Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis. Burhanuddin, seorang pakar komunikasi, menyarankan agar pemerintah mempertegas regulasi dan meyakinkan masyarakat bahwa setiap kasus ditangani dengan serius[4]. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik.

Sebagai penutup, kontroversi gaya hidup keluarga pejabat negara bukanlah isu sepele. 

Hal ini mencerminkan ekspektasi masyarakat terhadap para pemimpinnya dan bisa berdampak signifikan terhadap kepercayaan publik pada pemerintah. 

Terlebih jika dibagikan di sosial media, di mana setiap unggahan bisa menjadi bahan diskusi publik yang luas. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti ini. 

Hanya dengan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang baik, kepercayaan publik bisa dijaga dan ditingkatkan.

Referensi:

1. Kompas. (2023, March 3). Gaya hidup pejabat negara. Kompas. [https:  //www. kompas. id/baca/opini/2023/03/03/gaya-hidup-pejabat-negara-1]

2. Nurhadi, A. (2023). Dampak gaya hidup hedonisme terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Sosio Ekons, 12(3), 156-165. [https:  //journal. lppmunindra. ac. id/index.php/sosio_ekons/article/view/17977]

3. Suara. (2024, August 27). Gaya hidup Kaesang-Erina Gudono jadi gunjingan istana, no comment. Suara. [https:  //www. suara. com/news/2024/08/27/172550/gaya-hidup-kaesang-erina-gudono-jadi-gunjingan-istana-no-comment]

4. Lembaga Administrasi Negara. (2023). Dampak media sosial terhadap gaya hidup pejabat. Lembaga Administrasi Negara. [https:  //lan. go. id/?p=6827]

5. YP3A. (2023). Perubahan gaya hidup pejabat dalam perspektif masyarakat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(1), 78-90. [https:  //journal. yp3a. org/index.php/pakmas/article/download/106/92/401]

6. Taufik, F. (2023). Menyoal kondisi sosial pejabat negara yang suka pamer kekayaan di media sosial. Identitas Unhas. [https:  //identitasunhas. com/menyoal-kondisi-sosial-pejabat-negara-yang-suka-pamer-kekayaan-di-media-sosial/]

7. Merdeka. (2023). Gaya hidup mewah Kaesang-Erina dikritik publik, ini reaksi istana. Merdeka. [https:  //www. merdeka. com/politik/gaya-hidup-mewah-kaesang-erina-dikritik-publik-ini-reaksi-istana-187166-mvk. html]

8. Wijaya, R. (2022). Pengaruh gaya hidup mewah terhadap persepsi masyarakat. Kajian Sosial dan Sains, 43(2), 123-130. [https:  //doi. org/10.34044/j. kjss. 2022. 43. 2. 23]