Dalam lanskap politik Indonesia yang dinamis, Pilgub Jakarta 2024 menjadi salah satu kontestasi paling menarik untuk diamati.
Dengan PDIP yang menantang PKS untuk mengusung Ahok, serta berbagai manuver politik lainnya, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dinamika koalisi partai politik ini akan mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah Jakarta.
Pertanyaan ini penting karena koalisi politik dapat memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas administrasi publik dan kebijakan pembangunan daerah.Â
Koalisi Politik: Antara Pragmatisme dan IdealismeÂ
Koalisi politik sering kali dibentuk atas dasar pragmatisme, di mana partai-partai bergabung untuk mencapai ambang batas pencalonan atau untuk memperkuat posisi tawar mereka.
Dalam konteks Pilgub Jakarta, PDIP dan PKS, meskipun memiliki perbedaan ideologis, mungkin mempertimbangkan kerja sama untuk mengusung calon yang kuat.
Menurut penelitian yang dimuat dalam Jurnal Politica, koalisi pragmatis ini dapat melemahkan fungsi pengawasan dan mengurangi kompetisi ideologis antar partai (Kompas, 2024).
Namun, pragmatisme ini juga dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memungkinkan partai-partai untuk mencapai tujuan jangka pendek, seperti memenangkan pemilu.
Di sisi lain, ia dapat mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, yang esensial bagi pemerintahan yang efektif (CNN Indonesia, 2024).Â
Dampak Koalisi terhadap Tata Kelola PemerintahanÂ
Penelitian oleh Lewis dan Hendrawan (2019) menunjukkan bahwa koalisi mayoritas dapat mempengaruhi belanja pemerintah daerah, pelayanan publik, dan tingkat korupsi (ResearchGate, 2019; ScienceDirect, 2019).
Dalam konteks Jakarta, koalisi yang kuat dapat mempercepat implementasi kebijakan dan program pembangunan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, koalisi ini juga dapat membuka peluang bagi praktik korupsi dan inefisiensi.
Sebagai contoh, jika koalisi hanya berfokus pada pembagian kekuasaan dan posisi, tanpa memperhatikan kompetensi dan integritas calon yang diusung, maka kualitas pelayanan publik dapat menurun.
Ini sejalan dengan temuan dari penelitian di European Journal of Political Economy yang menyoroti bahwa koalisi yang tidak seimbang dapat meningkatkan risiko korupsi dan pengeluaran yang tidak efisien (ResearchGate, 2019).Â
Tantangan dan PeluangÂ
Salah satu tantangan utama dalam Pilgub Jakarta 2024 adalah memastikan bahwa koalisi yang terbentuk tidak hanya berorientasi pada kemenangan politik semata.
Tetapi juga berkomitmen pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ini termasuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah dirancang dan diimplementasikan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Di sisi lain, Pilgub ini juga menawarkan peluang untuk memperkuat demokrasi lokal.
Dengan berbagai calon potensial seperti Anies Baswedan, Ahok, dan Rano Karno, pemilih Jakarta memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar dapat membawa perubahan positif.
Namun, ini hanya dapat terjadi jika partai-partai politik mampu mengesampingkan kepentingan sempit dan bekerja sama untuk kepentingan yang lebih besar.
-
Dinamika koalisi dalam Pilgub Jakarta 2024 mencerminkan kompleksitas politik lokal di Indonesia.
Sementara koalisi dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan politik, penting bagi partai-partai untuk memastikan bahwa koalisi tersebut juga mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Dengan demikian, Pilgub Jakarta 2024 tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di ibu kota.
Dalam konteks ini, peran media dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses politik berjalan secara transparan dan akuntabel.
Hanya dengan demikian, Jakarta dapat memiliki pemerintahan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan warganya.
-
Melihat dinamika politik ini, kita bisa membayangkan Pilgub Jakarta 2024 sebagai sebuah sirkus politik di mana para pemainnya berlomba-lomba untuk menjadi bintang utama.
Partai-partai yang biasanya berseteru, kini mungkin akan berpelukan layaknya dua aktor dalam drama romantis, semua demi kursi kekuasaan.
Sementara itu, warga Jakarta hanya bisa berharap bahwa pertunjukan ini tidak berakhir dengan tragedi tata kelola yang buruk. Seperti kata pepatah, "politik adalah seni dari kemungkinan," dan di Jakarta, kemungkinannya tampaknya tak terbatas.
Namun, mari kita berharap bahwa di balik semua manuver dan strategi, ada niat tulus untuk membangun Jakarta yang lebih baik.
Dan jika tidak, mungkin sudah saatnya bagi warga untuk meminta lagu yang berbeda dari para pemimpin mereka.
Artikel ini telah tayang di Aietama.my.id dengan judul yang sama, Klik untuk baca:
https://www.aietama.my.id/2024/08/antara-pragmatisme-dan-idealisme.html
-
Referensi:
Detikcom. (2024). Djarot PDIP tantang PKS di Pilgub Jakarta 2024, berani nggak usung Ahok. Retrieved from [https: Â //news. Â detik. Â com/pemilu/d-7487454/djarot-pdip-tantang-pks-di-pilgub-jakarta-2024-berani-nggak-usung-ahok]
Kompas. (2024). PKB tak yakin susunan koalisi Pilkada Jakarta akan sama seperti Pilpres 2024. Retrieved from [https: Â //www. Â kompas. Â id/baca/english/2024/06/18/en-pkb-tak-yakin-susunan-koalisi-pilkada-jakarta-akan-sama-seperti-pilpres-2024]
ResearchGate. (2019). The impact of majority coalitions on local government spending, service delivery, and corruption in Indonesia. Retrieved from [https: Â //www. Â researchgate. Â net/publication/329212204_The_impact_of_majority_coalitions_on_local_government_spending_service_delivery_and_corruption_in_Indonesia]
ScienceDirect. (2019). The impact of majority coalitions on local government spending, service delivery, and corruption in Indonesia. Retrieved from [https: Â //www. Â sciencedirect. Â com/science/article/abs/pii/S0176268018302350]
CNN Indonesia. (2024). PDIP pertimbangkan Anies, Ahok, dan Rano Karno di Pilgub Jakarta. Retrieved from [https: Â //www. Â cnnindonesia. Â com/nasional/20240813120250-617-1132392/pdip-pertimbangkan-anies-ahok-dan-rano-karno-di-pilgub-jakarta]
