Otoritarianisme dalam Politik Islam: Studi Kasus Pemerintahan Gamal Abdel Nasser

Islam dan politik atau politik Islam berakar pada kebangkitan agama kontemporer. Hal ini didasari oleh banyaknya umat Islam yang menjadi lebih jeli dalam menjalankan ibadahnya. Islam dinilai sebagai alternatif dari kegagalan ideologi sekuler, seperti nasionalisme, sosialisme, dan kapitalisme. Bagi  Islam, apa yang bernama kekuasaan politik haruslah dijadikan perangkat yang penting untuk mencapai tujuan Islam di muka bumi. Di antara tujuan itu ialah tegaknya keadilan, kemerdekaan, humanisme egaliter, di atas landasan tauhid. (Ahmad Syafii Maarif, 2018: 103). 

Gerakan-gerakan Islam (moderat dan ekstrimis) bisa dikatakan telah menjadi agen perubahan dalam hal fundamentalisme Islam. Terdapat keyakinan dari fundamentalisme Islam ini bahwa Islam merupakan cara hidup lengkap yang mencakup agama dan politik mampu menawarkan alternatif yang layak untuk dikombinasikan dengan keterikatan emosional para aktivis sehingga dapat menciptakan kekuatan sosiopolitik yang kuat.

Dalam mengenal hubungan Islam dan budaya politik, ada berbagai macam perspektif Islamis, dimana Islam dapat berkaitan dengan berbagai aspek di dalam konteks politik itu sendiri, misalnya keterkaitan Islam dan Politik Konservatisme dan Aktivis Revolusioner, kemudian keterkaitan Islam dan Otoritarianisme, dan keterkaitan Islam dengan Demokrasi Liberal. 

Namun, tulisan ini akan menyajikan salah satu perspektif Islamis yakni konsep mengenai Islam dan Otoritarianisme yang membahas mengenai keterkaitan budaya Islam dengan otoritarianisme yang dibentuk melalui kekuatan legitimasi dari konsepsi kepemimpinan Za'im. Za'im adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "pemimpin" atau "ketua". Kata ini biasanya digunakan dalam konteks politik atau sosial, dan merujuk pada seseorang yang memiliki kekuatan, pengaruh, dan otoritas untuk memimpin sebuah kelompok, partai, atau gerakan.

Di sejumlah negara Arab, Za'im adalah sebutan untuk pemimpin politik atau sosial yang kuat, misalnya seperti penerapan konsep Za'im di Mesir pada era pasca-kolonial. Istilah ini sering dikaitkan dengan Gamal Abdel Nasser, yang menjadi presiden Mesir dari tahun 1954 hingga 1970. Konsep za'im pada dasarnya menggambarkan pemimpin yang memegang kekuasaan dan mengendalikan masyarakat Mesir dalam segala hal.

 Za'im sebagai bentuk dalam konsep kepemimpinan dalam Islam kemudian dikaitkan dengan sistem pemerintahan Otoritarianisme. Jika dilihat dalam praktiknya, konsep Za'im di Mesir ini dapat ditelaah pada saat Nasser memimpin gerakan revolusi militer pada tahun 1952 yang menggulingkan pemerintahan monarki yang dipimpin oleh Raja Farouk. Setelah berhasil merebut kekuasaan, Nasser menjadi za'im yang paling berkuasa di Mesir dan mengendalikan negara dengan tangan besi selama lebih dari satu dekade.

Meskipun Nasser merupakan sosok yang sangat kontroversial di dunia politik dan dianggap sebagai salah satu za'im terbesar di Mesir, ia juga dihormati oleh banyak orang karena upayanya untuk memerdekakan Mesir dari kekuasaan asing dan mengembangkan ekonomi nasionalnya. Selama masa pemerintahannya, ia juga memimpin gerakan nasionalis Arab yang bertujuan untuk memperkuat persatuan antara negara-negara Arab di Timur Tengah.  

Dalam konteks Islam dan budaya politik kala itu Nasser berusaha untuk memisahkan agama dari politik dan mendorong pemikiran sekularisme di Mesir. Ia memperkenalkan konsep "Nasionalisme Islam" yang menekankan pada persatuan antara agama dan negara, namun dalam konteks nasionalis Arab yang terpisah dari pengaruh Islam yang lebih konservatif. Pemerintahannya juga mengambil tindakan untuk membatasi pengaruh kekuatan Islamis di Mesir, seperti menutup sekolah-sekolah Islam dan mengambil tindakan keras terhadap kelompok-kelompok Islamis yang membentuk gerakan oposisi. Untuk mencapai hal ini, ia mengambil beberapa langkah penting, seperti:

1. Membuat konstitusi baru: Nasser memperkenalkan konstitusi baru pada tahun 1956 yang menetapkan prinsip-prinsip dasar sekularisme dan menjamin hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Konstitusi baru ini juga membatasi kekuasaan para ulama dan memperkuat otoritas negara.
2. Membubarkan organisasi keagamaan: Nasser membubarkan organisasi-organisasi keagamaan yang ia anggap mengancam keamanan negara. Beberapa organisasi ini termasuk Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi Islam radikal yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas Mesir.
3. Mengembangkan pendidikan sekular: Nasser mendorong perkembangan pendidikan sekular di Mesir dengan mendirikan sekolah-sekolah baru dan universitas-universitas yang menekankan pada pendidikan ilmiah dan teknologi.
4. Menghapus hukum syariah: Nasser menghapus hukum syariah dalam beberapa bidang seperti hukum keluarga dan waris di Mesir. Ia menggantinya dengan hukum sipil modern yang lebih inklusif dan menghargai hak asasi manusia.

Namun, upaya Nasser dalam memperkuat sekularisme di Mesir juga menuai kritik dan protes dari beberapa kelompok keagamaan. Mereka menganggap upaya tersebut sebagai serangan terhadap nilai-nilai Islam dan mengancam identitas keagamaan Mesir. Meskipun demikian, upaya Nasser dalam memperkuat sekularisme di Mesir dianggap sebagai salah satu upaya paling ambisius dan sukses dalam sejarah Mesir modern.