Firdaus Djaelani, Dari Betawi Untuk Jakarta
Oleh : Ali Sodikin
Sejarah Jakarta adalah sejarah kolonialisme dan pejajahan. Berbagai bangsa asing silih berganti merebut, menduduki, dan menguasai Jakarta. Ada Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Yang terakhir bahkan hingga ratusan tahun.
Akibatnya, penduduk lokal (Betawi) yang telah mendiami Jakarta ratusan bahkan ribuan tahun lalu tersingkir secara paksa dan sistematis dipinggirkan dalam segala lini kehidupan. Disingkirkan dan dipinggirkan dari akses ekonomi, politik, sosial dan budaya oleh bangsa-bangsa penjajah.
Era kemerdekaan, ketika bangsa ini berbenah, berproses mencari bentuk dan sistem negara-bangsa, hiruk-pikuk, riuh rendah era eforia politik, bahkan memunculkan konflik-konflik kekerasan dan pemberotakan dari banyak anak bangsa yang dilatarbelakangi berbagai konflik ideologi dan kepentingan, Soeharto yang akhirnya tampil sebagai pemenang dalam puncak dan klimaksnya perseteruan antar bangsa sendiri memutuskan untuk memerintah dengan pola dan sistem yang otoriter dari pusat hingga daerah-daerah.
Dalam konteks pemimpin daerah, Gubernur, Bupat/Walikota , rezim Soeharto juga menerapkan kebijakan yang sangat ketat dan otoriter. Termasuk siapa yang harus menjadi Gubernur di DKI Jakarta. David Jenkis dalam bukunya Soeharto dan Barisan Jenderal ORBA yang mengutip data dari Jenderal Nasution, pada tahun 1977, ketika Indonesia masih terbagi dalam 27 Propinsi, 21 dari 27 Gubernur adalah dari militer atau setara dengan 78%. Di pulau Jawa, 4 dari 5 Gubernur adalah militer, kecuali Yogyakarta. Lebih lanjut Nasution menjelaskan, selain itu para Gubernur tersebut dikategorikan menjadi tiga macam, yakni “orangnya Soeharto, orangnya Amir Machmud dan orangnya Hankam”. Dan para Gubernur tersebut diangkat oleh Presiden.
Karena kebijakan era Soeharto bersifat mutlak, maka proses demokrasi dalam pemilihan Gubernur tidak memiliki celah sedikitpun. Seluruh kebijakan adalah top down, dari atas kebawah, tidak ada pertimbangan yang digali dari aspirasi dan keinginan rakyat. Begitu juga dalam konsep pembangunan yang sangat sentralistik selama 32 tahun menjadikan kue pembangunan terpusat hanya di Jakarta. Akibatnya Jakarta menjadi kota dengan persoalan yang super-kompleks, karena Jakarta menjadi target utama kaum urban dari seluruh pelosok tanah air.
Secara umum penduduk Jakarta didominasi oleh orang Jawa, Betawi, Sunda dan Tionghoa. Menurut catatan BPS DKI Jakarta tahun 2012, penduduk Jakarta terdiri dari suku Jawa (35,16%), Betawi (27,65%), Sunda (15,27%), Tionghoa (5,53%), Batak (3,61%), Minang (3,18%), Melayu (1,62%), lain-lain (7,98%).
Mayoritas penduduk DKI Jakarta berpendidikan tingkat SLTA. Dengan perincian tamat SLTA kebawah sebanyak 86,,22 %, dengan rincian lulus SLTA 3.873.916, lulus SLTP 1.556.107 jiwa, lulus SD 1.323.116 jiwa dan belum lulus SD 745.496 jiwa, serta tidak /belum sekolah 1.281.469 jiwa. Lulusan perguruan tinggi sebanyak 13,78%, dengan rincian lulusan D1-42664 jiwa, D3-3.340.979 jiwa, S1-940.884 jiwa, S2-73.616 jiwa dan S3-5.251 jiwa. (data terus berkembang). Berdasar fakta dan data tersebut maka Jakarta adalah kota dalam kubangan masalah sosial yang sangat kompleks.
Baru setelah reformasi politik menjadi fenomena alam sejarah politik Indonesia dan daerah-daerah mendapat angin segar perubahan, pola dan sistem politik menjadi demokratis, pemilihan kepala-kepala daerah termasuk Gubernur dilaksanakan dengan demokratis yakni Pilkada langsung.
Pilkada langsung untuk DKI Jakarta mulai diselenggarakan pada tahun 2007. Maka geliat dan semangat demokrasi warga Jakarta mulai mengemuka dan bergairah. Berbagai aspirasi politik yang beragam selaras dengan kemajemukan warga Jakarta juga berkembang, saling berebut eksentensinya.