Jakarta (23/11). Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara MPR RI dan DPP LDII pada September lalu, LDII menyelenggarakan Sekolah Virtual Kebangsaan Seri I bersama MPR RI. Kegiatan tersebut  dilaksanakan secara hybrid, pada Sabtu (23/11), di Gedung DPP LDII, Jakarta.
Mewakili Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengungkapkan program Sekolah Virtual Kebangsaan (SVK) yang diinisiasi DPP LDII sangat relevan untuk menanamkan semangat kebangsaan. Terutama, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia yang disebabkan perbedaan latar belakang budaya dan kondisi geografis.
"Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga memiliki rasa cinta terhadap tanah air, memahami nilai-nilai Pancasila, dan menghargai keberagaman," ungkapnya.
Lebih jauh, Singgih mengingatkan bahwa era digital berdampak besar terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dampaknya, tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi juga bisa mengancam ideologi bangsa Indonesia. "Saat bapak ibu dan keluarga di rumah mengakses informasi, bukan hanya berita atau hiburan yang kita dapatkan tapi juga rembesan-rembesan ideologi, termasuk paham radikalisme dan liberalisme," lanjutnya.
Ia menyoroti radikalisme dan liberalisme yang masuk secara diam-diam melalui perangkat digital atau ponsel, tanpa kontrol yang memadai. "Ideologi tersebut memiliki potensi besar untuk memengaruhi generasi muda dan bahkan merambah ke lingkungan keluarga," tambahnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Singgih menekankan pentingnya literasi wawasan kebangsaan sebagai langkah solutif untuk mencegah ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya agar tak merusak anak-anak bangsa, "Kita membutuhkan kesadaran diri yang besar dengan mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila dan mempelajari jati diri bangsa kita," ujar Singgih.
Ia pun mengapresiasi penyelenggaraan Sekolah Virtual Kebangsaan yang diinisiasi oleh DPP LDII. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
"Maka, kami mewakili MPR sangat berterima kasih sekaligus mengapresiasi ormas-ormas keagamaan seperti LDII, yang terus menerus tidak kenal lelah memikirkan cara untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada warganya, juga masyarakat pada umumnya. Terutama generasi muda," tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, KH. Chriswanto Santoso, mengungkapkan bahwa sejak akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, nasionalisme Indonesia menghadapi tantangan besar. Proses globalisasi dan ekspansi neoliberalisme, yang sering disebut pasar bebas, telah menggerus kekuatan negara-bangsa, "Kita punya kepentingan untuk memliiki negara yang kuat. Hanya negara yang kuat yang mampu melindungi rakyatnya," ungkapnya.
Selain itu, KH Chriswanto menyebutkan bahwa penurunan kualitas kebangsaan juga bisa bersumber dari dinamika internal bangsa Indonesia. "Bangsa Indonesia, yang merupakan konstruksi supra-etnik, dapat menghadapi masalah etnik jika negara ini tidak mampu lagi memberikan kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan," ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan ini, menurut KH Chriswanto, sangat penting mengingat situasi bangsa yang penuh tantangan global, regional, dan nasional. Â "Sebagian masyarakat kita mengkhawatirkan adanya kemerosotan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkapnya.
Untuk itu, KH. Chriswanto menungkapkan Sekolah Virtual Kebangsaan merupakan wujud tanggung jawab LDII sebagai salah satu elemen anak bangsa untuk membantu pemerintah, dalam membangkitkan dan memperkuat kembali semangat nasionalisme dan untuk memperdalam wawasan kebangsaan.
