Aktivis seperti Wiji Thukul memainkan peran penting dalam mendorong perubahan politik dan sosial. Masyarakat sipil dan aktivis terus memainkan peran penting dalam mengawasi pemerintah, memperjuangkan hak asasi manusia, dan memastikan bahwa minoritas didengar. Mereka adalah penerus semangat perlawanan Thukul.
4. Pendidikan Politik dan Kesadaran Sejarah
Sangat penting untuk mengingat kembali masa lalu yang kelam seperti yang digambarkan dalam film ini agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Membangun generasi yang kritis dan sadar akan hak-hak mereka bergantung pada pendidikan politik dan kesadaran sejarah. Film ini membantu masyarakat memahami sejarah politik Indonesia.
Kebijakan yang efektif harus berkonsentrasi pada perlindungan kebebasan berekspresi, penguatan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan sosial untuk mencegah situasi yang digambarkan dalam film "Istirahatlah Kata-kata" dari terjadi di Indonesia. Beberapa arah kebijakan yang saya tawarkan terkait dengan mata kuliah Teknik Penyusunan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
1. Pengesahan UU Perlindungan Kebebasan Berekspresi
Alasan: Konstitusi dan instrumen internasional hak asasi manusia menjamin kebebasan berekspresi sebagai hak dasar. Untuk melindungi kebebasan ini, diperlukan undang-undang yang jelas dan kuat.
Isi Kebijakan: Definisi yang Jelas: Kebebasan berekspresi termasuk hak untuk berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Perlindungan Terhadap Jurnalis dan Aktivis: Memastikan bahwa jurnalis, aktivis, dan orang-orang yang menyuarakan pendapat kritis terhadap pemerintah atau institusi lainnya dilindungi secara hukum. Mekanisme Pengaduan dan Perlindungan: Menciptakan mekanisme pengaduan yang efisien dan cepat untuk orang-orang yang ingin menyuarakan pendapat mereka.
2. Meningkatkan kekuatan Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Alasan: Komnas HAM memiliki peran penting dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia dan membuat rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. Penguatan lembaga ini akan memastikan penegakan hak asasi manusia yang lebih baik.
Isi Kebijakan: Mandat dan Kewenangan yang Lebih Luas: Memperluas mandat dan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam dan memiliki wewenang untuk mengeluarkan sanksi. Anggaran yang Memadai: Memberikan Komnas HAM anggaran yang cukup untuk menjalankan fungsinya, termasuk pelatihan, penelitian, dan kampanye kesadaran publik. Independensi dan Transparansi: Memastikan bahwa Komnas HAM tetap independen dan dapat melakukan apa yang diinginkannya.
3. Penyempurnaan Sistem Hukum dan Keadilan
