Oleh
Wajiran, S.S., M.A.
(Dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)
Predikat sebagai negara gagal bagi Indonesia nampaknya bukan sekedar isu belaka. Negera yang sebenarnya gemah ripah loh jinawi ini menghadapi krisis multi dimensi yang sangat mengkhawatirkan eksistensi negara ini. Sebagaimana dilaporkan lembaga Fund For Peace yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Negara Indonesia menduduki urutan ke 63 dari 178 negara gagal di dunia.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa indikasi negara ini disebut sebagai negara gagal? Dan apa dampak yang bakal dialami bangsa ini sebagai Negara gagal? Dua pertanyaan ini merupakan momok bagi masyarakat Indonesia yang hidup dalam berbagai ketidakpastian.
Ada beberapa indikasi yang mengindikasikan negara ini disebut sebagai negara yang berada dalam kondisi awas. Pertama adalah Ketidakpastian perpolitikan nasional yang selalu digoncang dengan berbagai isu kejahatan para pejabat pemerintah di teras atas. Kondisi politik ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas Negara. Secara politik, ekonomi, sosial dan budaya sangat dipengaruhi oleh suhu politik yang ada di negeri ini. Selama perpolitikan tidak stabil, negeri ini tidak bisa melakukan langkah pembangunan secara maksimal karena para elit bergulat dengan masalahnya sendiri-sendiri.
Ketidakstabilan politik di pusat juga berpengaruh terhadap isu-isu yang ada di daerah. Hal ini disebabkan daerah tidak terpikirkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan yang tidak mereta membuat pemerintah daerah merasa dianaktirikan sehingga menimbulkan gejolak di daerah dengan isu-isu separatisme. Kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi di wilayah-wilayah Indonesia, seperti di Nangro Aceh Darussalam dengan organisasi GAM, di Papua dengan organisasi Gerakan Papua Merdeka, dan lain sebagainya. Lahirnya gerakan-gerakan separatis ini merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat daerah terhadap pemerintah pusat.
Indikasi ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dapat dilihat juga dari lahirnya ormas-ormas yang sering melakukan main hakim sendiri. Ormas ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat akan pemerintah. Pemerintah dianggap tidak bisa mengakomodasi kepentingan atau keamanan mereka sehingga mereka membentuk organisasi yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka. Organisasi seperpi Forum Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Betawi Rembuk (FBR) atau Forkabi adalah usaha mereka mempertahankan kepentingan golongan mereka. Keberadaan organisasi ini juga dapat dianggap negara dalam negara. Karena mereka melakukan tindakan yang sering tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negeri ini.
Lahirnya ormas-ormas ini bukan hanya membayakan bagi persatuan dan kesatuan negara, tetapi juga masyarakat secara luas. Keberadaan ormas ini sering menimbulkan gesekan-gesekan antarormas yang menimbulkan huru-hara di dalam masyarakat. Gesekan ini akan terus berulang karena masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Itulah yang sering menimbulkan sikap anarkhis di dalam masyarakat kita. Bentrokan atau pengoroyakan yang terjadi antara Pemuda Pancasila dengan Forum Betawi Rembuk adalah contoh kecil adanya gesekan kepentingan antarormas tersebut.
Pemerintah harus segera tanggap dengan lahirnya ormas-ormas ini. Pemerintah harus mengantisipasi jangan sampai lahir organisasi yang tidak produktif sehingga melahirkan ancaman separatisme atau lahirnya perang antar ormas karena kepentingan segelintir orang yang dapat menguasai ormas tersebut. Ketentuan hukum yang tegas perlu segera dilaksanakan agar masyarakat juga semakin yakin dengan tugas dan fungsi pemerintah di dalam mengayomi masyarakat. Jangan sampai rakyat benar-benar tidak percaya lagi dengan lembaga pemerintah sehingga lahir sifat brutalis dalam masyarakat kita ini.
Larhirnya ormas-ormas tersebut sebagai sebuah indikasi tidak berfungsinya ideologi di negeri ini. Faktor ideologi adalah factor paling penting yang menyebabkan negeri ini disebut sebagai negara gagal. Negara kita mengalami degradasi ideologi yang sangat memprihatinkan. Pancasila saat ini sudah tidak terpancar lagi di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai luhur bangsa tentang kemandirian, kejujuran, keramahan, gotongroyong, dan keberanian saat ini sudah terkikis oleh sifat hedonis materialis yang melahirkan koruptor di negeri ini. Akibat melemahnya ideologi Pancasila mengakibatkan ketidakjelasan identitas kita, sehingga kita terombang-ambing dengan paham-paham yang justru menjerumuskan kita dalam tujuan hidup yang tidak jelas. Hal ini tentu karena begitu kuatnya intervensi asing yang begitu kuat di dalam kancah perpolitikan di negeri ini.
Tugas pemerintah saat ini adalah memperbaiki kondisi perpolitikan bangsa ini. Stabilitas pemerintahan pusat akan sangat penting bagi fokus pembangunan negeri ini. Pemerintah harus tegas terhadap lahirnya organisasi-organisasi yang dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang membahayakan kesatuan NKRI. Itu sebabnya pemerintah harus berusaha memberi rasa aman dan tenteram terhadap segala ancaman kejahatan, sehingga masyarakat tidak perlu membentuk organisasi sendiri sebagai benteng pertahanan mereka. Faktor ekonomi dan keamanan kiranya menjadi kunci kesetabilan emosi masyarakat kita saat ini. Wa Allah a'lam.
Yogyakarta, 06 Juli 2012
