Sistem Federalisme Dan, Mengukur Landasan Pemikiran :
- Kembali Pada Ruang, Tolak Ukur, Sejarah dan Konteks Landasan Konstituen, Dasar Historisnya.
Dengan tujuan, memenuhi, landasan, konstitusional historis dalam keputuasan negara pada eranya, dalam sikap, menghadapai, suatu kebijakan bagi rakyat. Yang, pada tahun 1949-1950, Indonesia sempat menganut sistem federal dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, eksperimen ini berlangsung singkat karena dianggap sebagai bentuk strategi "devide et impera" Belanda. Sejak itu, Indonesia berkomitmen pada konsep negara kesatuan yang terpusat. Namun demikian, pasca Reformasi 1998, wacana desentralisasi dan otonomi daerah kembali menguat. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dalam pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Meskipun bukan federalisme, ini menandai perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Pembelajaran dari Negara Lain.
Bnagsa, Indonesia bisa belajar dari pengalaman negara-negara federal lain seperti Malaysia, India, atau Brasil. Misalnya, Malaysia dengan sistem federalnya berhasil mengakomodasi keberagaman etnis dan agama, meski tidak tanpa tantangan. India, dengan keragaman bahasa dan budayanya yang luar biasa, juga bisa menjadi contoh bagaimana federalisme diterapkan di negara berkembang yang kompleks.
Alternatif: Penguatan Desentralisasi.
Alih-alih federalisme penuh, Indonesia mungkin bisa mempertimbangkan penguatan sistem desentralisasi yang sudah ada. Ini bisa melibatkan:
1. Revisi UU Otonomi Daerah untuk memberikan kewenangan lebih besar pada daerah.
2. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangan.
3. Mekanisme yang lebih baik untuk koordinasi antar daerah dan antara daerah dengan pusat.
Dalam, hal, wacana, tetaplah suatu wacana yang logis - serta konherensi secara histiris dalam sejarah, bangsa Indonesia, dan berdasarkan akal sehat, dimana, membayangkan reformasi federalistik di Indonesia adalah sebuah wacana yang kompleks dan sensitif. Meskipun menawarkan potensi manfaat, risiko dan tantangannya tidak bisa diabaikan. Yang penting adalah bagaimana Indonesia bisa terus mengembangkan sistem pemerintahan yang mengakomodasi keberagamannya, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperkuat persatuan nasional. Pada akhirnya, apapun bentuk sistem pemerintahan yang dipilih, yang terpenting adalah bagaimana sistem tersebut bisa menjamin kesejahteraan rakyat, menegakkan keadilan, dan mempertahankan integritas nasional Indonesia.
Suatu Topik Eksperimental Dalam Wacana Global :
"Federalisasi Dalam Desakkan Reformasi Birokrasi Filipina."
Piipina Sulit Capai Kesepakatan. VOA.
Pilipina Sulit Capai Kesepakatan. VOA.
Federalisasi dalam Desakkan Reformasi Birokrasi Filipina: Antara Harapan dan Tantangan.
Filipina, sebagai negara kepulauan dengan keragaman budaya dan disparitas ekonomi yang signifikan antar wilayah, telah lama menghadapi tantangan dalam hal tata kelola pemerintahan. Wacana federalisasi muncul sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural, termasuk inefisiensi birokrasi dan ketimpangan pembangunan. Esai ini akan mengeksplorasi bagaimana gagasan federalisasi bersinggungan dengan upaya reformasi birokrasi di Filipina.
Konteks Historis dan Politik.
