Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Konflik Papua Merdeka

b. Dalam Sistem Federal:
- Resistensi bisa terjadi di tingkat negara bagian maupun nasional.
- Eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal membuka peluang inovasi sosial-politik.
- Potensi konflik horizontal antar negara bagian lebih tinggi.

Dari Sudut Pandang : Analisis Peluang Resistensi.

a. Mobilisasi Massa:
- Republik: Lebih mudah memobilisasi massa secara nasional, namun bisa lebih sulit di daerah terpencil.
- Federal: Mobilisasi bisa lebih efektif di tingkat lokal, namun tantangan dalam koordinasi nasional.
b. Reformasi Kebijakan:
- Republik: Perubahan kebijakan di tingkat nasional berdampak luas, namun proses bisa lebih lambat.
- Federal: Perubahan kebijakan bisa diuji coba di tingkat negara bagian sebelum diadopsi secara nasional.
c. Representasi Kepentingan Minoritas:
- Republik: Tantangan dalam menyuarakan kepentingan kelompok minoritas.
- Federal: Peluang lebih besar bagi kelompok minoritas untuk mempengaruhi kebijakan lokal.

Sebagai, Bahan & Kasus Studi.

a. Amerika Serikat (Federal):
- Gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an menunjukkan bagaimana resistensi bisa dimulai di tingkat negara bagian (seperti di Alabama) sebelum menjadi isu nasional.
- Legalisasi ganja di beberapa negara bagian mendemonstrasikan eksperimentasi kebijakan dalam sistem federal.
b. Prancis (Republik):
- Gerakan "Yellow Vests" 2018 menunjukkan bagaimana resistensi terhadap kebijakan nasional dapat cepat menyebar di seluruh negeri.
- Tantangan dalam mengakomodasi tuntutan regional seperti di Korsika.

Implikasi untuk Indonesia.

Sebagai negara dengan keragaman tinggi, Indonesia bisa mempertimbangkan, dalam kerangka penguatan desentralisasi dalam kerangka republik untuk mengakomodasi keragaman. Dan juga, bisa mengadopsi elemen-elemen federalisme tanpa mengubah struktur dasar negara kesatuan. Baik sistem republik maupun federal memiliki struktur yang mempengaruhi dinamika resistensi sosial-politik. Republik cenderung memfasilitasi gerakan nasional yang terkonsolidasi, sementara federal membuka ruang untuk eksperimentasi dan resistensi di tingkat lokal. Pilihan antara keduanya harus mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan politik spesifik suatu negara.
Dalam era globalisasi dan meningkatnya tuntutan akan representasi lokal, banyak negara bergerak menuju model "hybrid" yang menggabungkan elemen-elemen terbaik dari kedua sistem. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan "republik vs federal" mungkin kurang relevan dibandingkan upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif, inklusif, dan mampu mengakomodasi keragaman sambil mempertahankan kesatuan nasional.