Melawan "Akal Bulus" memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan reformasi institusional, pendidikan publik, dan partisipasi aktif masyarakat sipil. Ini adalah tantangan jangka panjang yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua elemen masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perjuangan melawan "Akal Bulus" adalah bagian integral dari proses konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi.
Ini memerlukan tidak hanya perubahan struktural, tetapi juga transformasi budaya politik yang menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Akhirnya, mengatasi "Akal Bulus" dan kejahatan politik kekuasaan bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan publik dan mewujudkan visi politik yang benar-benar mengabdi pada kepentingan rakyat. Ini adalah perjuangan yang memerlukan kewaspadaan konstan dan partisipasi aktif dari setiap warga negara yang peduli akan masa depan demokrasi dan keadilan di negeri ini.
