Golput Bukan Solusi

                                                                                                                      Penulis; Ahmad Takbir Abadi 
                                                                                                          https://www.instagram.com/takbirabadi_/ 

Dari munculnya artikel ini, pemilu tinggal menghitung jam, desas-desus dari berbagai macam polemik silih berganti bermunculan, utamanya ada beberapa gerakan yang memberikan pilihan untuk melakukan golput atau tidak memilih calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. 

Demokrasi rupanya bukan hal yang murah, untuk menciptakan biaya demokrasi negara menghabiskan banyak uang.  Harga sebuah proses demokrasi sangatlah mahal, tidak saja biayanya yang besar, tetapi juga sumberdaya lainnya lebih besar lagi yang harus dicurahkan demi suksesnya sebuah pesta demokrasi. Oleh karenanya tidak boleh disia-siakan, tetapi harus dikawal, diperjuangkan dan diberhasilkan. 

Untuk pesta demokrasi Pemilu serentak pada Rabu 17 April 2019, pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp 25 triliun, sejak dari persiapan hingga nanti pelaksanaannya. Sebuah angka yang tidak sedikit, dan karenanya kalau hasilnya tidak baik, akan menjadi mubazir dan kerugian besar bagi negeri ini.

Pemerintah dan masyarakat yang masih peduli demokrasi mengingatkan dan mengajak semua masyarakat untuk datang mencoblos dan menggunakan hak pilihnya pada saat berlangsungnya proses pencoblosan. Pemerintah mengatakan, Pemilu serentak 2019 menelan biaya triliunan rupiah. Untuk itu ia berharap partisipasi masyarakat. 

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjalaskan bahwa rincian anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk Pemilu serentak ini, yaitu: tahun 2017 sebesar Rp 465,7 miliar sebagai biaya persiapan, tahun 2018 sebesar Rp. 9,33 triliun, dan pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 23,94 triliun.

Khusus untuk tahun 2019, alokasi anggaran sebesar Rp. 15,79 trilun untuk biaya penyelengggaraan pemilu, dan sebesar Rp. 4,86 triliun untuk biaya pengawasan, serta sebesar Rp. 3,29 triliun biaya pendukung penyelenggaraan.

Anggaran sekitar Rp 25 triliun ini hanya yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui APBN. Kalau diperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan oleh para kontestasn, baik Capres 01 dan Capres 02, dan terutama para Caleg yang jumlahnya bisa ratusan ribu orang, maka bisa diperkirakan biaya yang harus menggelinding meleibih angka Rp 100 trilun.

Tidak salah bahwa harga sebuah demokrasi memang tidak murah, tetapi mahal dan sangat mahal. Dan Karenanya hasil yang dicapai harus setimpal dengan biaya yang sudah digelontorkan habis-habisan.

Manusia adalah makhluk  yang memiliki hasrat berkuasa namun lemah karena bergantung pada yang lain, termasuk dalam hak berpolitik praktis maupun politik ekstraparlementer. Ibnu Khaldun dalam Mukaddimah berkata bahwa syariat (islam) tidak mencela kekuasaan dan tidak pula mencela penegakannya, tetapi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, seperti pemaksaan, kezaliman, tenggelam dalam kesenangan dunia, dan karakter tercela lainnya. Namun perlu dicatat, Ibnu Khaldun berpendapat saat di mana demokrasi tidak dianggap dalam peradaban dunia, sementara barat berada dalam darkness age. 

Demokrasi bagian dari sifat nasionalisme kita. Pernah kah kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan pada saat sekolah dasar dahulu, pendidikan yang menjelaskan kepada kita semua bagaimana negara bekerja dengan baik. Semua komponen masyarakat harus terlibat di dalamnya. Terutama menjadi warga negara yang baik. 

Saya cuma ingin mengatakan bahwa petugas TPS telah mengabarkan kita lewat undangan untuk datang menggunakan hak pilih kita ke TPS. Sebagai manusia yang punya etis sangat tidak elok rasanya ketika undangan itu kita tidak hadiri. Dahulu republik ini didirikan oleh para pejuang bangsa kita dengan mengundang seluruh masyarakat yang ingin jihad dan menjadi bagian dari perjuangan republik ini, namun sekarang undangan yang diberikan oleh petugas TPS di rumah kita merupakan panggilan negara untuk menggunakan hak pilih kita agar cita-cita demokrasi kita tercapai. Ini juga menggerakkan semangat patriotisme dan kepedulian kita terhadap proses kewarganegaraan yang pernah diajarkan pada saat sekolah dasar dahulu. 

Sehingga Golput memang merupakan hak dan pilihan tapi bukan solusi, maka lewat artikel ini saya mengajak kepada semua yang membaca ini, ayo 17 April kita ke TPS untuk mewujudkan rasa patriotisme kita memilih calon pemimpin kita masing-masing, agar cita-cita demokrasi sejuk dan damai ini terwujud.